Komisi Pembangunan DPRD Sulsel Soroti Berbagai Persoalan di Dishub

JELAJAH.CO.ID, Makassar — Komisi D bidang Pembangunan DPRD Sulsel melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Rabu 22 Januari 2025. Dewan menyoroti berbagai persoalan yang harus ditangani dinas ini.

Ketua Komisi D, Kadir Halid mengatakan hasil rapat dengan Dishub ditemukan bahwa kondisi empat terminal milik Pemprov Sulsel kurang bagus. Keempat terminal ini berada di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pinrang, dan Sidrap.

“Kurang bagus karena jarang angkutan masuk, tapi itu dilema semua, sehingga kas pendapatannya menurun,” kata Kadir saat ditemui di ruangannya usai rapat dengan Dishub Sulsel.

Kadir menuturkan, Dishub Sulsel juga sudah menerima pengalihan kewenangan berupa sembilan pelabuhan penumpang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dari sembilan itu, empat diantaranya yang potensi dikembangkan. Diantaranya yang ada di Kabupaten Pangkep, Barru, Bone, dan Pinrang.

Komisi D menyambut baik kabar baik ini. Hanya saja, muncul persoalan baru. Sebab Kemenhub hanya menyerahkan pelabuhannya, tidak dengan pegawainya. Pegawai yang sebelumnya bekerja di sana, ditarik ke Kemenhub.

“Kendalanya Pusat menyerahkan (pelabuhannya) ke provinsi, tapi ASN tidak diserahkan secara utuh. Jadi, kelemahannya ada kekurangan ASN. Pegawai (yang ada di sana) kebanyakan pegawai kementerian, yang ditarik ke kementerian dan itu kendela,” tuturnya.

“Kendala kedua adalah sewa pelabuhan itu tetap dipungut oleh kementerian, padahal sudah diserahkan. Nanti komisi akan konsultasikan, supaya kalau sudah diserahkan, harusnya full dan itu kendala,” sambungnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah bandara. Kadir menyebut, dua bandara yang dikelola Pemprov Sulsel saat ini tidak lagi beroperasi.

“Bandara kita ada 3, Selayar, Bone dan Luwu. Kalau bandara Lagalugo di Bua itu saat ini masih jalan. Yang tidak jalan itu yakni bandara Arungpalakka di Bone dan bandara di Selayar karena subsidi di cabut. Ini kita arahkan ke gubernur supaya tetap dilakukan subsidi, supaya lancar angkutan,” sebutnya.

Menurut Kadir, Bandara Lagaligo di Bua, Luwu yang paling potensi untuk diperjuangkan. Sebab bandara ini bisa menjadi alternatif tercepat bagi pelancong yang ingin pergi ke Toraja.

Tak hanya itu, Kadir juga menyebut Komisi D mengusulkan agar Bandara Lagaligo bisa naik kelas menjadi bandara bertaraf nasional. Sehingga perlu penambahan landasan pacu pesawat menjadi 2.500 meter.

“Ada usulan di Komisi D bagaimana bandara (Lagaligo) bisa menjadi bandara nasional. Sehingga perlu adanya penambahan run way menjadi 2.500 meter, sekarang kan baru 1.800 meter,” jelasnya.