Komisi Pembangunan DPRD Sulsel Tinjau Jalan Rusak di Barru Akibat Longsor

JELAJAH.CO.ID, Makassar — Komisi D DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja pada Kamis 23 Januari 2025. Dipimpin Kadir Halid, rombongan mengunjungi jalan rusak di Barru dan Pelabuhan Maccini Baji di Pangkep.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan Jalan Poros Pekkae di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Barru yang mengalami rusak parah akibat longsor pada Desember 2024 lalu. Jalan Provinsi ini menghubungkan antara Barru dan Soppeng.

“Kan ada pekerjaan jalan kurang lebih 2,2 KM untuk Jalan Poros Bulu Dua tahun 2024. Dari 2,2 KM itu, ada yang amblas. Dan memang itu berbahaya sekali,” kata Kadir saat dihubungi.

Kadir menuturkan, jalan yang amblas tersebut memang masih bisa dilalui kendaraan termasuk mobil. Hanya saja, cuma cukup untuk satu mobil saja. Selain itu, titik yang amblas juga tepat berada di tikungan.

“Jadi saya minta kepada Dinas Bina Marga untuk secepatnya diantisipasi, minimal ditimbun atau diapa, agar bisa dilalui dua mobil. Tadi (saya lihat) memang sangat rawan, apalagi pas jalan tikungan, sehingga harus cepat diantisipasi,” ujarnya.

Pada saat kunker tadi, turut hadir kontraktor yang mengerjakan jalan ini. Makanya Kadir sekaligus meminta kepada kontraktor untuk membantu memperbaiki jalan tersebut.

“Tadi saya minta ke kontraktor, untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang longsor itu. Kontraktornya ada datang, kita undang juga tadi,” tuturnya.

Kadir bilang, informasi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel, penyebab jalan amblas ini karena hujan dengan intensitas tinggi. Untuk saat ini, ia mempercayai informasi tersebut.

“Ada juga tiga titik yang rusak di bagian salurannya. Ada lonsor-longsor kecil, makanya kami minta perbaiki juga, karena masih tanggungjawabnya kontraktor,” jelasnya.

Di Pelabuhan Maccini Baji di Pangkep, Kadir melihat aset ini memiliki potensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Meski ada beberapa hal yang wjib untuk segera dibenahi.

“Saya lihat banyak sekali kapal-kapal sandar, baik kapal pengangkut semen, penumpang. Tapi menyangkut sewa sandaran di Pelabuhan, masih diambil pusat (Kemenhub),” ungkapnya.

Kadir mengaku, Komisi D DPRD Sulsel akan melakukan konsultasi ke Kemenhub agar penghasilan sembilan pelabuhan yang sudah diserahkan ke Pemprov Sulsel, juga ikut diberikan.

“Harusnya diserahkan semua kepada Pemprov. Kalau sudah diserahkan semua, harusnya juga diserahkan penghasilannya yang melekat di situ. Selain itu, penerangan jalan masuknya harus diperbaiki, sandaran kapalnya harus diperbaiki,” tandasnya.