Hari Ini ARA Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Partai Demokrat

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyebut hari ini, Kamis 24 April 2025, Adi Rasyid Ali akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Usai mendapat jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMS Parkir Kota Makassar.

“Hari ini rencana dia menghadap dan antar surat pengunduran dirinya ke DPD,”ujar Ni’matullah ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp.

Namun Ulla-sapaan Ni’matullah belum dapat memastikan waktu kedatangan Adi Rasyid Ali (ARA).

“Nanti kami infokan yah,”ucapnya singkat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengguncang jajaran direksi empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Appi resmi mencopot seluruh direksi di Perumda Pasar, PDAM, Perumda Parkir Makassar Raya, dan Perumda Terminal.

Sebagai gantinya, dia menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin transisi. Setiap Perumda kini hanya diisi dua posisi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, serta satu Dewan Pengawas.

Posisi lainnya sementara dikosongkan, sambil menanti proses seleksi terbuka (open bidding) untuk menetapkan direksi definitif. “Jadi yang ada sekarang hanya tiga dalam setiap Perumda,” katanya kepada wartawan di Balaikota Makassar, Senin, 21 April lalu.

Untuk Perumda Parkir, Appi menunjuk Kadis Perdagangan Arlin Ariesta sebagai Dewas, dengan Ali Gauli Arif sebagai Plt Dirut dan Aiman sebagai Dirkeu. Di PDAM, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda dipercaya sebagai Dewas.

Kemudian posisi Dirut ditempati Hamzah Ahmad dan Dirkeu oleh Nanang Sutarjo. Untuk Perumda Terminal, Kadis Perhubungan Zainal Ibrahim didapuk sebagai Dewas, sementara Elber Maqbul Amin dan Amir Hamzah masing-masing sebagai Dirut dan Dirkeu.

Appi menegaskan bahwa pemberhentian direksi berlaku efektif per 21 April. Ia menyebut ini bagian dari upaya transparansi dan perbaikan sistem pelaporan keuangan seluruh perusahaan milik daerah.

“Saya tidak mau mencari kesalahan, tapi memperbaiki sistem agar pertanggungjawaban keuangan ke publik bisa jelas,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa semua Plt yang dipilih berlatar belakang kuat di bidang keuangan dan audit. Appi juga menegaskan bahwa para Plt bukan sekadar pengisi jabatan.

Mereka diberi target kinerja yang jelas. “Kalau hanya untuk mengisi tanpa perubahan, buat apa? Harus ada perubahan besar,” katanya.

Proses seleksi direksi definitif dijadwalkan berlangsung dua bulan ke depan. Appi membuka peluang bagi siapa pun, termasuk direksi lama, untuk mendaftar kembali melalui seleksi terbuka.

Penunjukan beberapa nama sempat menimbulkan tanya. Salah satunya Hamzah Ahmad, yang pernah menyandang status terdakwa.

Appi menjawab lugas bahwa apa yang dialami Hamzah itu harus dilihat putusN inkrahnya dan hasilnya tidak bersalah. Dan ia melihat bahwa dirinya punya pengalaman sebagai direktur PDAM. “Kita butuh itu untuk percepatan,” tegasnya.

Soal Adi Rasyid Ali, politisi yang dipercaya masuk ke dalam struktur, Appi menegaskan bahwa Adi akan mundur dari partai. “Tiga periode di DPRD, beliau sangat paham dinamika. Kita butuh orang seperti itu,” jelasnya.

Sementara itu, dua Perumda lainnya, yakni BPR dan Rumah Potong Hewan (RPH), belum tersentuh. BPR tak bisa diutak-atik tanpa seizin OJK, sedangkan RPH dinilai vakum dan tengah dievaluasi untuk dijadikan cikal bakal Perseroda Pangan.

“Perseroda Pangan ini akan fokus pada kebutuhan dasar warga Makassar—urusan perut. Mulai dari daging, beras, dan sebagainya,” ujar Appi, menyiratkan arah baru pengelolaan BUMD Makassar ke depan.

Sebelumnya, Appi melalui Tim Transisinya memang telah melakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap seluruh Perumda di Makassar. Hasilnya, Appi mengungkapkan bahwa semua perumda mengalami persoalan serius.

Dalam tata kelola dan pencapaian target semuanya dinilai berantakan. “Sudah selesai evaluasi, sisa satu perumda. Tapi dari laporan tim transisi, semuanya berantakan. Tidak ada target, sistem pengelolaan jauh standar, dan tidak taat pada alur kerja perusahaan,” tegas Appi.

Menurutnya, perumda yang ada gagal memenuhi target tahun lalu dan tidak menunjukkan solusi jangka pendek maupun panjang untuk pengembangan. Sehingga apabila tidak segera dibenahi, kondisi ini bisa membuat perusda kolaps.

Meski belum menyebut Perumda mana yang paling buruk, Appi menyatakan hampir semuanya menghadapi masalah serupa. “Termasuk PDAM,” tegasnya.

Plt Direktur Utama Perumda Parkir Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) menegaskan siap mengemban tugas tersebut. Bahkan, dia sudah siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar.

“Saya sudah sampaikan terkait pengunduran diri saya. Suratnya sudah ada, tetapi besok (hari ini) baru saya bawa langsung. Saya ini kan su lama jadi ketua Demokrat, jadi saya rasa ini sudah saatnya bagi saya untuk memberikan kesempatan kepada yang muda. Kan banyak kader kami yang jadi anggota DPRD,” ujarnya.

ARA sendiri merupakan politisi senior di Kota Makassar. Dia sudah menjadi kader Demokrat sejak 2004 dan menjadi Ketua DPC Demokrat Makassar kedua setelah Januar Jaury. Kemudian, dia Wakil Ketua DPRD Makassar sejak 2009 hingga 2024. Pengalaman in tentu menjadi modal cukup bagus untuk mengemban amanah sebagai pimpinan di Perumda.

ARA mengaku, keputusan ini diambil karena merupakan amanah besar. Dia masih bisa memberikan kontribusi kepda daerah lewat jalan yang berbeda. Selain itu, pengalamannya di parlemen juga akan dimaksimalkan untuk menata Perumda yang ada, sebab dia sudah tahu persis seperti apa tata kelola pemerintahan.

“Pertama, ini adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya dari wali kota untuk menjadi Dirut Perumda Parkir Makassar Raya. Kedua, ini challenge dan harapan, karena parkir ini paling luar biasa banyak permasalahannya di bawah. Karena bertemu orang yang sudah terbiasa di bawah dan kami masuk dengan manajemen tata kelola,” lanjutnya.

Namun yang paling utama akan dia lakukan untuk mengawali masa kerjanya, adalah menghadap ke wali kota untuk menyampaikan berbagai rencana kerja. Selain itu, dia juga meminta agar segala hal yang dilakukan harus dalam pengawasan wali kota.

“Paling pertama saya akan menghadap dulu ke owner Kuasa Pemegang Modal (KPM) dalam hal ini wali kota. Saya sudah sampaikan, apa pun yang saya lakukan ke depan, mohon petunjuknya,” kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sudah membuat rencana program jangka panjang dan jangka pendek. Untuk program jangka pendek, paling pertama dia akan membentuk satuan tugas (Satgas) PD Parkir, yang melibatkan banyak pihak.

“Satgas PD Parkir ini terdiri dari Perumda Parkir sendiri, TNI/Polri, PU, Tata Ruang, termasuk Bapenda. Karena kami tidak bisa berhenti sendiri, karena di bawah ini banyak kucing garong yang harus kita tertibkan, ini berkaitan dengan pendapatan deviden,” kata dia.

Dia juga menyampaikan akan ada satgas uji petik. Ini dibentuk untuk mengukur berapa besar pendapatan di setiap kantong parkir paling potensial. Sehingga, bisa terdeteksi titik-titik kebocoran dan potensi yang bisa ditingkatkan untuk pendapatan daerah.

“Supaya ketahuan berapa pendapatannya. Misalnya di MP berapa, di Boulevard berapa, dan titik-titik yang lain bagaimana. Jadi akan ada orang yang ditempatkan untuk menghitung itu, supaya kebocoran ditekan dan pendapatan naik. Termasuk menempatkan pengawas yang kompeten di kantong-kantong parkir. Kalau pengawas dan jukirnya bermain, pasti APBD bocor,” terangnya.

Dia menargetkan, untuk program jangka pendek ini sudah bisa terlihat progresnya dalam enam bulan pertama. “Jangka pendek ini sekitar enam bulan sampai satu tahun. Tetapi enam bulan saya target sudah ada progres,” imbuhnya.

Untuk program jangka panjang, dia sudah memiliki gambaran mengenai perda yang lebih baik. “Harus ada perda terkait parkir yang lebih modern. Dulu ada smart parking, tetapi tidak jalan, entah alatnya dirusak atau jukirnya tidak nyaman,” tuturnya.

Kemudian, dia juga akan memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk membangun gedung parkir. Kata dia, gedung parkir yang dimaksud bukan gedung mewah, tetapi bisa menggunakan baja ringan dengan memanfaatkan fasilitas umum yang punya potensi digunakan.

“Membangun gedung parkir ini bukan yang mewah, lebih ke baja ringan. Kami akan melihat kalau ada fasum yang tidak tertata dengan baik, bisa diatur supaya tidak macet di sisi jalan. Di MP itu banyak sekali spot yang bisa dipakai parkir untuk mengurangi kemacetan, justru ada pot bunga, akhirnya mobil tidak masuk,” ungkapnya.

Kemudian, Izin Pengelolaan Parkir (IPP) yang selama ini dikelola Bapenda dan pendapatannya masuk ke sana, nantinya akan digagas menjadi satu pintu. “Supaya kita tahu, tertib, dan mudah dimonitor. Jadi uang yang masuk harus langsung dicatat dan masuk ke bank, jangan lagi tinggal lama, nanti ada yang tilep,” tuturnya.

Selain itu, ada juga encana kerja sama satu tahun dengan pihak Samsat. Kata dia, untuk setiap pengurusan plat kendaraan, sudah bisa dimasukkan setoran untuk pengelolaan tarif parkir.

“Misalnya mobil Rp250 ribu, motor Rp150 ribu per tahun. Jadi kalau dibagi, kan tidak sampai Rp1000 per hari Tetapi memang ada tantangannya, karena harus ada izin Pemprov, ada izin Kemenhub, dan ada UU-nya. Apalagi kalau ada pungli di luar itu, makanya perlu masuk program jangka panjang,” ungkapnya.

Plt Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arif mengaku, pihaknya hanya ingin fokus bekerja untuk menata perpasaran dan meningkatkan pendapatan darah.

“Saya ini belum bisa komentar apa-apa dulu, karena saya belum bekerja. Jadi saya mau fokus bekerja dulu, memaksimalkan amanah yang diberikan, untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pasar yang lebih tertata,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ulli itu merupakan pegawai Bosowa Grup. Dia juga menjadi Liaison Officer (LO) PSM Makassar hingga kini. Selama ini, Ulli juga dikenal banyak berpengalaman di dunia olahraga, khususnya dalam urusan sepak bola. Baik itu di kancah dalam negeri sampai ke luar negeri.