Ombudsman Sulsel Sebut Sekolah Rakyat Perlu Diperbaiki

JELAJAH.CO.ID, Makassar — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke dua lokasi penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Makassar pada Kamis 17 Juli 2025.

Lokasi yang dikunjungi adalah Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) serta Sentra Wirajaya Salodong.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Ismu Iskandar, sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap layanan publik bidang pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program strategis nasional yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga dalam kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 20% populasi dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dengan pendekatan pendidikan berasrama, program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan setara.

“Kami ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan sesuai harapan dan program ini tepat sasaran,” ujar Ismu saat melakukan peninjauan langsung ke ruang kelas dan asrama di BBPKS Makassar.

Dua titik pelaksanaan SR di Makassar melayani dua jenjang pendidikan berbeda: jenjang SMP di Sentra Wirajaya Salodong, dan jenjang SMA di BBPKS Makassar, masing-masing menargetkan 150 siswa pada tahun ajaran ini. Fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, konsumsi harian, serta pembinaan karakter yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara.

Menurut Kepala BBPKS Makassar, Ana Puspita Sari, proses seleksi calon siswa dilakukan secara ketat menggunakan data dari BPS yang kemudian diverifikasi melalui kunjungan rumah (home visit) oleh tim gabungan dari BBPKS, puskesmas, dan unsur terkait lainnya.

Meski secara umum pelaksanaan program berjalan cukup baik, Ombudsman Sulsel mencatat sejumlah hal penting yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya adalah belum rampungnya pembangunan fasilitas seperti ruang makan dan perpustakaan. Khusus di Sentra Wirajaya Salodong, persoalan ketersediaan air bersih menjadi perhatian serius, mengingat suplai dari PDAM belum tersedia sehingga pihak pengelola masih bergantung pada sumur bor yang kapasitasnya terbatas.

“Karena ini merupakan program baru, wajar jika masih terdapat beberapa kekurangan. Namun, aspek keselamatan dan keamanan asrama harus tetap menjadi prioritas,” jelas Ismu.

Selain persoalan infrastruktur, validitas data penerima manfaat juga menjadi perhatian penting. Ombudsman menegaskan bahwa pemanfaatan data DTSEN harus merujuk pada data terkini yang sudah melalui proses verifikasi, demi menjamin ketepatan sasaran program.

“Yang kami jaga adalah agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan,” tambah Ismu.

Dalam kunjungan tersebut, Ismu juga memberikan semangat kepada para siswa Sekolah Rakyat di BBPKS. Ia mengingatkan mereka untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga yang telah diberikan negara.

“Selamat kepada kalian semua, anak-anak terpilih. Tak semua anak memiliki kesempatan belajar di sekolah lengkap, gratis, dan berasrama seperti ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Siapa tahu, suatu hari kalian bisa menjadi polisi, TNI, atau bahkan bupati. Kuncinya: semangat belajar dan pantang menyerah,” ucapnya penuh semangat di hadapan para siswa.

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan dan peningkatan mutu Program Sekolah Rakyat, agar benar-benar mampu menjadi solusi dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.