Perkuat Pengawasan, BPKP Sulsel Jalin Sinergi dengan Pemkot Makassar Naikkan Skor IPK BUMD

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Rasono, Ak, M.Ak, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Pada kesempatan ini. Kami ingin sharing dengan Pemerintah Kota, agar tugas kami dalam pemantauan BUMD dapat berjalan lebih baik,” jelasnya, saat silaturahmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Senin 28 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Rasono menyampaikan pentingnya sinergi antara BPKP dan Pemkot dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemantauan kas daerah.

“Selain itu, pengawasan kas daerah sangat penting untuk mitigasi risiko dan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), jelas Rasono.

Ia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya sebatas tugas teknis, tetapi juga untuk memperkuat hubungan kelembagaan.

“Kami datang ke sini untuk menjalin silaturahmi dan bertukar pikiran. Harapan kami, ke depan hubungan baik ini terus terjalin dan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel,” ujarnya.

Pihak Pemkot Makassar menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah strategis BPKP dalam memperkuat tata kelola keuangan.

“Tentu Pemerintah Kota, kami komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal keuangan dan juga atensi program kedepan,” jelas Appi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rasono, Ak., M.Ak., yang membahas upaya peningkatan pengawasan BUMD serta kegiatan SKPD, pemantauan kas daerah, dan pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

“Pemerintah kota, sangat berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Kami berharap proses ini dapat berjalan bertahap agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ucap Munafri.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar terbuka untuk menerima masukan teknis dari BPKP, termasuk hal-hal yang perlu diadopsi guna memperkuat tata kelola keuangan.

“Jika ada hal yang dinilai penting untuk kami terapkan, kami ingin memahaminya dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi tugas-tugas pemerintahan,” tuturnya.

Tujuannya agar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot mampu bekerja secara profesional dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara yang melewati institusi. Munafri juga menekankan pentingnya arahan berkelanjutan dari BPKP.

“Kami berharap bimbingan terus diberikan kepada seluruh jajaran pemerintah kota, agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan mampu mendukung kinerja Pemkot Makassar di masa mendatang,” tutupnya.