
JELAJAH.CO.ID, Makassar – Anggota DPRD Sulsel, Firmina Tallulembang mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar lebih memperhatikan Kebutuhan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam hal pemerataan pembangunan.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, pemertaan pembangunan harus berasal keadilan.
“Kalau Toraja tidak dapat, kenapa, ada apa?Toraja mau dikeluarkan dari Sulsel,” ungkap Firmina pada rapat kerja rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 dan rancangan KUA-PPAS 2026, di gedung Tower DPRD Sulsel, Senin 11 Agustus 2025.
Menurutnya, Toraja sejauh ini memerlukan perhatian dari pemerintah, terutama di bidang infrastruktur, apalagi di Toraja masih terdapat daerah terisolir.
“Seperti halnya di Simpomappa yang masih terisolir, padahal dulu Andi Sudirman waktu masih wagub pernah berkunjung di Simpomappa, beliau tahu seperti apa kondisi jalannya. Mudah-mudahan pak gub terketuk hatinya untuk memeprbaiki jalan karena itu jalan provinsi,”katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman berjanji akan menyampaikan semua masukan dari Firmina ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
“Kami akan laporkan ke Gubernur, karena kami ini haya operator, yang pasti prinsip keadilan itu harus ada di dalam pemerintahan, dan harus ada!” ujar Jufri.
“Saya juga tahu betul suara ibu Firmina itu dari hati nurani yang sudah lama dipendam,
Saya paham betul saya pernah jadi Pj Bupati Tana Toraja, kalau orang Toraja sudah bicara itu sudah tidak bisa lagi di tahan,” pungkasnya.