
JELAJAH.CO.ID, Makassar — Ratusan tenaga kesehatan non-ASN di RSUD Padjonga Daeng Ngalle Takalar menuntut kejelasan status mereka. Itu disampaikan legislator Sulsel Fadillah Fahriana.
Politikus PKB Sulsel ini menyampaikan telah beberapa kali mereka melakukan aksi unjuk rasa, di antaranya pada awal Januari 2025 untuk menuntut perbaikan kesejahteraan.
Mereka meminta pengakuan status tenaga kontrak BLUD, dan gaji yang sesuai UMP. “Memang mestinya jelas status par
a non ASN tenaga kesehatan ini,” kata Fadillah Fahriana, di DPRD Sulsel, Senin 29 September 2025.
Menurutnya, terdapat hampir 800an tenaga kesehatan non ASN yang telah mengabdi tanpa kejelasan status. Terlebih saat pengangkatan PPPK beberapa waktu lalu.
Diakui ada kelalaian kepala daerah sebelumnya, yang terus merekrut tenaga kesehatan ini tanpa pertimbangan keuangan daerah.
Sementara perekrutan PPPK terus berlanjht dan tidak dapat mengakamodir keseluruhan tenaga kesehatan non ASN di RSUD Padjonga Daeng Ngalle Takalar tersebut.
Mereka juga mendesak Pemkab Takalar dan DPRD untuk menghentikan penerimaan nakes baru sebelum status honorer diselesaikan dan meminta perlindungan hukum yang lebih baik bagi merek
“Kita berharap kepala daerah di Takalar yang saat ini menjabat bisa mencarikan solusi pada nasib tenaga kesehatan itu,” kata Anggota Komisi E DPRD Sulsel ini.