Amir Uskara: PPP Tidak Boleh Lagi Terpecah

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, menyambut positif keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP periode 2025–2030 yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. SK tersebut menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan sebagai Sekretaris Jenderal hasil Muktamar X.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Amir menegaskan bahwa keluarnya SK ini menjadi momentum persatuan seluruh kader PPP. Ia mengajak semua pihak yang sempat berbeda pilihan dalam Muktamar untuk kembali bersatu.

“PPP ini tidak boleh lagi terpecah. Saya senang mendengar pernyataan Gus Yasin saat mendaftar bahwa kita tidak boleh lagi terpecah, dan mengajak Pak Mardiono untuk bersama-sama. Saya kira Pak Mardiono juga sejak awal menyampaikan, siapapun mari kita sama-sama,” kata Amir, Kamis 2 Oktober 2025.

Amir menegaskan bahwa seluruh kader di tingkat DPW maupun DPC harus mendukung kepengurusan baru. Menurutnya, pemerintah juga mempercepat keluarnya SK agar PPP segera terkonsolidasi dan terhindar dari dualisme seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

“PPP ini sudah pengalaman menghadapi dinamika seperti ini. Yang harus dijaga sekarang adalah jangan sampai ada dualisme lagi. Itu mungkin salah satu pertimbangan pemerintah mengapa SK dipercepat keluar,” ujarnya.

Lebih jauh, Amir mengungkapkan bahwa upaya konsolidasi partai tidak hanya melibatkan pengurus struktural, tetapi juga tokoh-tokoh PPP yang sempat berbeda jalan. Ia menyebut, Muhamad Mardiono bahkan telah menitipkan pesan khusus untuk merangkul sejumlah figur, termasuk Agus Suparmanto.

“Pak Agus Suparmanto sudah diajak. Kemarin Pak Mardiono titip pesan kalau bisa segera bertemu Pak Agus untuk menyatukan kekuatan demi kebesaran partai dan cita-cita PPP bisa kembali masuk Senayan,” jelas Amir.

Mantan Wakil Ketua Umum PPP itu menegaskan dirinya kini tidak lagi masuk struktur kepengurusan. Namun, sebagai senior partai ia tetap merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga soliditas kader.

“Seluruh anggota fraksi tentu harus mendukung keputusan pemerintah. Itu tugas saya sebagai senior, mengajak semua kader bersama-sama,” tambahnya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menandatangani SK kepengurusan PPP hasil Muktamar X pada 30 September lalu.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, SK Kemenkum diserahkan langsung oleh Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum Dulyono kepada Imam Fauzan selaku Sekjen DPP PPP periode 2025-2030 pagi tadi.