Cicu Mengaku Sistem Zonasi Pendidikan Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat Saat Lakukan Pengawasan APBD

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Ketua DPRD Provinsi SulawesiSelatan, drg A. Rachmatika Dewi alias Cicu melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi (monitoring APBD provinsi Sulawesi Selatan) di Kelurahan Jongaya, kecamatan Tamalate pada Rabu 8 Oktober 2025.

Pada kesempatan tersebut A. Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan yang di laksanakan anggota DPRD provinsi sulawesi selatan merupakan salah tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat apakah program pemerintah tepat sasaran karena menurutnya DPRD memiliki tiga tugas pokok.

“Tiga tugas pokok DPRD adalah legislasi (membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah), anggaran (membahas dan menyetujui rancangan APBD), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan perda dan APBD,” kata Cicu.

Oleh karena itu, pihaknya turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi agar apa yang menjadi permasalahan dan persoalan di masyarakat bisa di diskusikan secara maksimal jika di anggap tidak tepat sasaran.

“Saat turun ke masyarakat hal yang paling banyak di pertanyakan soal sistem pendidikan zonasi yang terus mendapat sorotan dari masyarakat karena di anggap tidak tepat sasaran,” ucap Cicu sapaan Andi Rachmatika Dewi.

“Setiap aspirasi dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar sistem pendidikan lebih di tingkatkan lagi karena banyak orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya di swasta karena di anggap lebih mahal,”ucapnya.

Andi Rachmatika Dewi yang merupakan politisi NasDem juga sangat berharap bahwa persoalan zonasi bisa terselesaikan apalagi di kota Makassar tidak semua kecamatan punya sekolah SMA.

“Kami akan dorong untuk pembangunan sekolah SMA di setiap kecamatan agar lebih memudahkan saat pendaftaran. Ini yang menjadi harapan kita bersama ke depannya agar sistem pendidikan lebih baik,” tutupnya.