Ashabul Kahfi Soal Libur Sekolah, MBG Diminta Tidak Hanya Beriorentasi Pada Penyerapan Anggaran

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi angkat bicara mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalam selama libur sekolah Desemner hingga awal Januari 2026. Menurutnya,

MBG di masa libur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata.

“Pelaksanaan MBG di masa libur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata,”ujar Kahfi saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, pada Selasa 23 Desember 2025.

Ia pun menegaskan, keberlanjutan program MBG saat sekolah libur harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan persetujuan orang tua siswa. Ia mengingatkan agar program strategis ini tidak dijalankan secara terburu-buru tanpa kesiapan di lapangan.

Politisi PAN ini menyebut, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memperhatikan sejumlah catatan penting apabila program MBG tetap berjalan di masa libur.

Pertama, validitas data penerima manfaat. Menurutnya, data anak yang menerima MBG harus benar-benar bersih dan telah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali.

“Perlu validitas data,”katanya.

Kedua, perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus selama masa libur sekolah. Ashabul menilai SOP tersebut harus sederhana, mudah dipahami, dan diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Ia juga menyinggung kemungkinan pemberian menu siap santap atau bahan pangan kering untuk beberapa hari sekaligus agar distribusi lebih efisien.

Ketiga, Ashabul mengingatkan aspek keamanan pangan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa meskipun dilakukan di luar aktivitas sekolah, standar makanan MBG tidak boleh diturunkan.

Keempat, pengawasan MBG tidak boleh hanya sebatas laporan di atas kertas. Ashabul mendorong adanya sistem pelacakan yang jelas, mulai dari siapa penerima, waktu penyaluran, hingga lokasi distribusi. Selain itu, audit internal serta kanal pengaduan cepat harus disiapkan jika terjadi kendala di lapangan.

Kelima, koordinasi daerah dan komunikasi publik jadi kunci. Ashabul menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah hingga level teknis. Ia juga menilai komunikasi publik harus dilakukan secara terbuka agar orang tua memahami jadwal, mekanisme distribusi, jenis makanan, hingga jalur pengaduan.