Mardiana Rusli: Pengawas Pemilu Wajib Menguasai Teknis Pembuatan Catatan Pelanggaran

JELAJAH.CO.ID, Bone – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bone bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya melakukan “transaksi masalah” berbasis fakta lapangan untuk dibawa ke tingkat nasional.

Dalam arahannya, sosok yang akrab disapa Ana Rusli ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam manajemen kasus. Menurutnya, meski jumlah personel terbatas, pengawas pemilu wajib menguasai teknis pembuatan catatan pelanggaran hingga resume kasus secara profesional.

“Secara kelembagaan, kapasitas kita sudah sangat baik dalam manajemen diri. Inti kewenangan Bawaslu terletak pada penanganan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, konsolidasi teknis, pengarsipan, dan fungsi arsiparis harus diperkuat karena kita adalah lembaga administratif yang menuntut pertanggungjawaban transparan,” ujar Ana Rusli saat melakukan monitoring di Bone, Kamis 5 Februari 2026.

Ia juga menaruh perhatian khusus pada aspek keberagaman dan peningkatan skill internal, terutama bagi pengawas perempuan. “Perempuan harus menunjukkan kemampuan. Usia bertambah, maka skill juga harus bertambah. Tantangan baru harus dicoba, baik di bidang kehumasan, analisis hukum, maupun teknis lintas divisi,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, melaporkan bahwa saat ini ritme kerja di jajarannya berada dalam kondisi yang sangat kondusif dan produktif. Ia mengklaim konsolidasi demokrasi di Bone telah berjalan inklusif dengan merangkul berbagai elemen masyarakat.

“Bawaslu Kabupaten Bone berada dalam suasana yang sangat manis. Teman-teman bekerja dengan maksimal. Konsolidasi demokrasi sudah melibatkan unsur mahasiswa, media, dan stakeholder lainnya. Diskusi-diskusi ini menjadi program unggulan kami,” ungkap Alwi.

Selain penguatan eksternal, Alwi memastikan pihaknya terus mengawal isu-isu strategis, seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui koordinasi yang berkelanjutan.

Senada dengan penguatan SDM, Anggota Bawaslu Bone, Dr. Kamridah Habe, menambahkan bahwa tantangan terbesar saat ini berada di ruang digital. Ia menyoroti tajamnya pertarungan narasi di media yang memerlukan kesiapan kualitas SDM yang seimbang.

“Kami merekomendasikan agar Provinsi mempertimbangkan alokasi dana khusus untuk peningkatan kapasitas pengawas agar tetap seimbang antara kuantitas dan kualitas, terutama dalam menghadapi dinamika di media,” pungkas Kamridah.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pemantik bagi Bawaslu Bone untuk bertransformasi menjadi lembaga pengawas yang lebih adaptif, profesional, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan.