Soal Hubungan Tidak ‘Mesra’, Pemkab-DPRD Soppeng Diminta Satu Irama

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Pemerintahan Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle segera memasuki usia satu tahun pada 20 Februari 2026. Menjelang momentum itu, publik menyorot ritme kerja Pemkab Soppeng lewat dialog bertajuk “Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik” yang berlangsung di ruang redaksi Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Selasa 10 Februari 2026.

Dalam forum tersebut, pengamat menegaskan satu pesan utama: DPRD dan Pemkab Soppeng harus berjalan satu irama agar pemerintah daerah menjalankan pemerintahan secara efektif dan mengamankan agenda pembangunan dari tarik-menarik politik. Selain itu, forum juga mendorong evaluasi atas capaian awal sekaligus memetakan tantangan tahun kedua.

Dialog ini menghadirkan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Andi Luhur Prianto, Guru Besar FIB Unhas sekaligus budayawan Prof Nurhayati Rahman, serta Direktur Profetik Institute Muhammad Asratillah.

Dalam pemaparannya, Dr Andi Luhur Prianto menilai efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada hubungan harmonis eksekutif dan legislatif. Menurutnya, tanpa dukungan politik yang sehat dari DPRD, program pemerintah akan tersendat di tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan.

“Pemerintahan Soppeng harus didukung penuh oleh DPRD jika ingin berjalan maksimal. Dukungan politik yang sehat akan memperkuat pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan,” ucap Andi Luhur.

Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah dan DPRD menyusun format rekonsiliasi politik yang mereka sepakati bersama. Dengan begitu, kedua pihak mengakhiri ketegangan pascapilkada dan mengarahkannya menjadi kolaborasi konkret di ruang kebijakan.

“Jika menghendaki pemerintahan Soppeng berjalan efektif dan stabil, maka perlu ada format rekonsiliasi yang disepakati bersama. Ini penting demi kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Asratillah mengingatkan agar pemerintah daerah dan DPRD tidak membiarkan konflik antarlembaga menahan laju pembangunan. Ia menyoroti polemik antara DPRD Soppeng dan BKPSDM Soppeng yang berpotensi mengganggu tata kelola jika para pihak tidak mengelolanya secara bijaksana.

Ia mencontohkan ketegangan yang melibatkan Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dan pejabat bidang di BKPSDM, Rusman, sebagai situasi yang dapat membesar ketika para pihak tidak menyiapkan mekanisme penyelesaian yang sehat. Pada akhirnya, konflik berkepanjangan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Di akhir diskusi, para pembicara menempatkan tahun pertama sebagai fondasi, sementara mereka menyebut tahun kedua sebagai ujian konsistensi. Karena itu, mereka mendorong Pemkab Soppeng dan DPRD menjaga stabilitas, merawat komunikasi politik, serta mengunci kekompakan dalam agenda dan anggaran.