Rektor UMS Rappang Apresiasi Kepuasan Publik Setahun Pemerintahan Syahar-Nurkanaah

JELAJAH.CO.ID,Sidrap – Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Jamaluddin Ahmad memandang hasil survei kepuasan masyarakat sebesar 87,7 persen terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang sebagai capaian yang sangat positif dan patut diapresiasi.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan refleksi persepsi publik atas hadirnya pemerintah dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Saya apresiasi. Ini modal sosial dan tantangan pembangunan Sidrap,”ujar Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Februari 2026.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis. UMS Rappang siap berkontribusi melalui riset kebijakan berbasis data, penguatan inkubasi UMKM dan wirausaha muda, digitalisasi desa dan pelayanan publik, program magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kajian akademik pengembangan kawasan. Kolaborasi ini penting agar kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy).

Kepercayaan publik sebesar 87,7 persen merupakan modal kuat bagi pemerintah daerah. Namun tantangan tahun kedua adalah menjaga konsistensi kinerja, memperluas dampak pembangunan, dan memastikan keberlanjutan program. Pemerintahan yang berhasil tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan, tetapi juga dari keberlanjutan kebijakan, pemerataan manfaat, partisipasi masyarakat, dan kemandirian ekonomi daerah.

Rilis survei oleh JNK Research and Consulting, yang merupakan bagian dari Charta Politika Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan dan program kerja pasangan Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah pada tahun pertama pemerintahan. Tingkat kepuasan ini menandakan tumbuhnya kepercayaan publik, yang dalam perspektif tata kelola pemerintahan merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, upaya peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten, perbaikan jaringan irigasi, serta perluasan akses air bersih merupakan fondasi pembangunan. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai pengungkit konektivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Keberhasilan di sektor ini menjadi indikator awal bahwa pembangunan diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

Di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kebijakan optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan irigasi, perluasan lahan, serta penguatan penyuluhan pertanian menunjukkan arah kebijakan yang tepat. Sebagai daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan, peningkatan produktivitas padi di Sidrap merupakan bukti bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan selaras dengan karakter ekonomi lokal.

Reformasi birokrasi yang disertai percepatan digitalisasi layanan administrasi juga patut diapresiasi. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Dalam perspektif akademik, langkah ini sejalan dengan paradigma tata kelola pemerintahan modern berbasis teknologi (digital governance) dan penguatan konsep pembangunan desa cerdas (smart village).

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana prasarana sekolah serta perluasan akses layanan kesehatan melalui BPJS merupakan investasi jangka panjang pembangunan manusia. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia daerah.

Sementara itu, pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi berbasis desa menunjukkan upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Pendekatan pemberdayaan desa penting karena pembangunan yang berhasil bukan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada pemerataan manfaat pembangunan.

Meski capaian 87,7 persen termasuk kategori sangat baik, terdapat dua catatan penting. Pertama, pemerataan pembangunan harus menjadi fokus pada tahun kedua pemerintahan. Kedua, perluasan lapangan kerja perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis. UMS Rappang siap berkontribusi melalui riset kebijakan berbasis data, penguatan inkubasi UMKM dan wirausaha muda, digitalisasi desa dan pelayanan publik, program magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kajian akademik pengembangan kawasan. Kolaborasi ini penting agar kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy).

Kepercayaan publik sebesar 87,7 persen merupakan modal kuat bagi pemerintah daerah. Namun tantangan tahun kedua adalah menjaga konsistensi kinerja, memperluas dampak pembangunan, dan memastikan keberlanjutan program. Pemerintahan yang berhasil tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan, tetapi juga dari keberlanjutan kebijakan, pemerataan manfaat, partisipasi masyarakat, dan kemandirian ekonomi daerah.

Saya mengapresiasi capaian tersebut dan berharap tahun kedua menjadi fase percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan kolaboratif. UMS Rappang siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong pembangunan berbasis riset, inovasi, dan tata kelola yang unggul. Pembangunan daerah yang kuat hanya dapat terwujud melalui sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.