JELAJAH.CO.ID,Makassar – Politisi Partai NasDem dari Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan Muhammad Sadar meminta agar GMTD dilakukan audit secara menyeluruh. Hal itu dilakukan karena pemberian deviden terhadap pemerintah tidak sesuai.
Ia menilai besaran dividen yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sebanding dengan masifnya pembangunan yang berlangsung di kawasan tersebut.
“Saya meminta agar dilakukan audit lokasi GMTD. Dividen yang diserahkan ke Pemkot Makassar, Pemkab Gowa, dan Pemprov Sulsel rasanya tidak sesuai dengan pembangunan yang kita lihat langsung di Tanjung Bunga,”kata Muhammad Sadar, Selasa 24 Februari 2026.
Lanjut Ketua Fraksi NasDem itu menambahkan,berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, Muhammad Sadar menilai terdapat indikasi ketimpangan dalam pelaporan kategori pembangunan perumahan yang dilakukan GMTD. Ia mengkhawatirkan adanya klasifikasi yang tidak sesuai antara pembangunan perumahan kelas bawah, menengah, dan atas.
Karena itu, jika terbukti ada indikasi pelanggaran hukum maka bisa direkomendasikan ke kejaksaan.
“Kita lihat langsung kondisi di Tanjung Bunga hari ini. Pembangunan perumahan itu ada klaster bawah, menengah, dan atas. Yang kita khawatirkan, semuanya dimasukkan dalam kategori bawah,” jelasnya.