Ngengeburit Pengawasan, Bawaslu Sulsel Diminta Untuk Terus Berbenah

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Bawaslu Sulsel memanfaatkan bulan Ramadan sebagai sarana memperkuat pengawasan demokrasi.

Kegiatan bertajuk Ngabuburit Pengawasan dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Selasa 10 Maret 2026

Ini merupakan implementasi program Bawaslu RI yang menekankan kolaborasi antara Bawaslu, pegiat demokrasi, dan jurnalis.

Mengusung tema, “Bersama Media, Awasi Demokrasi.”

Forum ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas diseminasi informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah dan Saiful Jihad.

Menghadirkan dua narasumber yakni Anggota Majelis Demokrasi dan Humaniora Abdul Karim dan Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie.

Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus persiapan menyambut pesta demokrasi.

Menurutnya, pengawasan demokrasi harus tetap berjalan meskipun saat ini tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

“Ini juga merupakan bagian dari evaluasi dan persiapan menyambut pesta demokrasi berikutnya. Pengawasan harus tetap berjalan meski saat ini berada di luar tahapan pemilu atau pilkada,” ujar Alamsyah.

Ia menambahkan, momentum Ramadan dimanfaatkan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Ramadan menjadi momentum yang baik untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada yang telah berlangsung, sekaligus memperkuat kesiapan pengawasan ke depan,” katanya.

Sementara itu, AS Kambie mengapresiasi inisiatif Bawaslu Sulsel yang dinilai konsisten membangun komunikasi dan merawat silaturahmi dengan kalangan jurnalis.

“Saya mengapresiasi inisiatif Bawaslu Sulsel yang selalu konsisten memberikan informasi dan merawat silaturahmi dengan media, salah satunya melalui kegiatan diskusi seperti ini,” ujar AS Kambie.

Menurutnya, hubungan antara media dan Bawaslu perlu terus dijaga karena keduanya memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi.

“Kita sebagai insan pers jangan menganggap Bawaslu sebagai orang lain. Bawaslu adalah sahabat jurnalis. Bawaslu juga merupakan salah satu produk dari perjuangan reformasi,” katanya.

Menurutnya, negara mesti memberikan dukungan penuh terhadap Bawaslu, mulai dari aspek material hingga dorongan moral, agar lembaga pengawas demokrasi ini dapat bekerja optimal.

“Bukan malah memotong anggaran hingga berdampak pada efisiensi anggaran,” ujarnya.

Di sisi lain, Abdul Karim menyampaikan bahwa institusi sipil, termasuk Bawaslu, perlu dikawal agar tetap berperan efektif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, kolaborasi antara media dan Bawaslu sangat penting karena keduanya merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.

“Negara harus merawat institusi sipil seperti Bawaslu. Media dan Bawaslu perlu berkolaborasi karena keduanya merupakan bagian dari pengawasan dan penguatan demokrasi,” jelas Abdul Karim.

Ia menambahkan Bawaslu memiliki peran strategis sebagai lembaga pengontrol potensi kecurangan dalam proses demokrasi.

“Bawaslu adalah lembaga pengontrol kecurangan demokrasi. Karena itu Bawaslu harus terus berbenah dan menyesuaikan diri dengan dinamika demokrasi yang berkembang,” ujarnya.

Abdul Karim juga mendorong Bawaslu untuk lebih aktif menyampaikan temuan pengawasan kepada publik, termasuk melalui publikasi data atau hasil kajian internal yang dapat menjadi bahan evaluasi bersama.

Menurutnya, peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan pemilu, tetapi juga harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi.

“Bawaslu bukan hanya bicara soal pengawasan pemilu, tetapi juga harus terus mengedukasi publik agar kesadaran demokrasi masyarakat semakin meningkat,” kata Abdul Karim.