Mallarangan Tutu Tekankan Penguatan Peternak sebagai Kunci Ketahanan Pangan Sulsel

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin 13 April 2026 di ruang Komisi B DPRD Sulsel.

Rapat tersebut membahas evaluasi program serta strategi penguatan sektor peternakan sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan daerah. Dalam forum ini, Anggota Komisi B DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menekankan pentingnya perhatian dan pemberdayaan peternak sebagai aktor utama dalam keberhasilan program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kesiapan dan keberdayaan peternak di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya dukungan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

“Peternak adalah ujung tombak keberhasilan ketahanan pangan. Mereka harus mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari desain kandang, pola pemeliharaan, budidaya, hingga proses panen,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keberlanjutan usaha peternak, khususnya dalam aspek pasca panen. Menurutnya, hasil ternak perlu dikelola secara terintegrasi melalui kerja sama dengan sektor industri agar memiliki kepastian pasar dan nilai tambah yang lebih baik.

“Pemerintah perlu memikirkan pengelolaan hasil ternak setelah panen. Harus ada kemitraan dengan industri agar pasar terjamin, sehingga peternak bisa berusaha secara berkelanjutan dan berkembang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mallarangan Tutu menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan sektor peternakan. Namun demikian, ia menekankan perlunya penguatan program yang lebih terarah dan menyentuh langsung kebutuhan peternak di lapangan.

Ia mendorong agar kebijakan dan program di sektor peternakan terus diarahkan pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, serta keberlanjutan usaha peternak, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para peternak di Sulawesi Selatan.