Perkuat Struktur Basis, PAN Sulsel Beri Ultimatum Ketua DPD: Rampungkan Pengurus Kecamatan dan Ranting atau Dievaluasi!

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan bergerak cepat memperkuat mesin politiknya hingga ke tingkat akar rumput (grassroots). Dalam Rapat Konsolidasi terbaru, agenda strategis penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) resmi berjalan, meski belum rampung sepenuhnya.

​Informasi yang dihimpun menyebutkan, mayoritas DPD telah mengantongi SK kepengurusan mereka. Namun, masih tersisa 7 DPD yang penyerahan SK-nya tertunda lantaran para ketua terpilih berhalangan hadir dalam forum krusial tersebut.

​Tekan Pakta Integritas, Target Rampung September 2026

​Rapat konsolidasi ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial. Partai menerapkan disiplin organisasi yang ketat dengan mewajibkan seluruh ketua DPD terpilih menandatangani Pakta Integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan komitmen nyata dalam memperluas jaringan partai.

​Ada dua instruksi utama dengan tenggat waktu (deadline) ketat yang wajib dipenuhi oleh para ketua DPD:

​Pembentukan DPC (Pengurus Tingkat Kecamatan): Harus rampung paling lambat Juni 2026.

​Pembentukan DPrt (Pengurus Tingkat Ranting/Kelurahan): Harus selesai paling lambat September 2026.

​Secara garis besar, pakta integritas tersebut mengikat para ketua terpilih untuk memastikan struktur partai sudah mengakar hingga ke tingkat ranting, maksimal 3 bulan setelah SK mereka diterbitkan.

​Sanksi Tegas: Posisi Ketua Bakal Ditinjau Ulang

​Manajemen partai menegaskan tidak akan menoleransi kelambatan pergerakan di daerah. Sanksi organisasi yang tegas telah disiapkan bagi pengurus yang dinilai pasif atau gagal memenuhi target.

​”Jika para ketua yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu merealisasikan pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan dan ranting sesuai tenggat waktu, maka posisi mereka sebagai Ketua DPD akan ditinjau ulang,”ujar Sekretaris MPP DPW PAN Sulsel Usman Lonta, Selasa malam 19 Mei 2026.

​Langkah agresif ini sengaja diambil demi memastikan seluruh instrumen partai berada dalam kondisi siap tempur menghadapi kontestasi politik ke depan, di mana kekuatan struktur wilayah menjadi penentu utama kemenangan.