JELAJAH.CO.ID,Makassar – Pengurus Karang Taruna Kota Makassar menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mengawal berbagai program prioritas
Mulai dari pemberdayaan sosial, penanganan sampah, penguatan ekonomi pemuda hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muhammad Zulkifli, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengenai pemilahan sampah dari sumber dan penerapan sistem yang mewajibkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa hanya menerima sampah residu.
“Tentu kami sangat mendukung program pemilhan sampah, karena harus mulai dari kesadaran. Yang paling utama adalah mengedukasi masyarakat bahwa cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita memang sudah berada pada fase ini,” ujarnya, Kamis 6 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli usai audiensi Karang Taruna Kota Makassar bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar. Audiensi tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tidak bisa dihindari karena sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan praktik open dumping sekaligus mendukung target nasional menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Zulkifli mengatakan, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan Surat Edaran dan Instruksi Wali Kota mengenai pemilahan sampah. Karena itu, menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu segera beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut.
“Seharusnya pemilahan sampah sudah dilakukan sejak lama, tetapi masyarakat terbiasa mencampur semua sampah karena TPA masih menerima semuanya,” ujarnya.
Ia menilai kondisi yang dihadapi Kota Makassar saat ini menjadi peringatan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah tidak bisa lagi ditunda.
Kondisi sekarang hampir terkena sanksi, bahkan kemarin hampir dilakukan penyegelan.
“Kalau itu benar terjadi, tentu semua pihak akan merasakan dampaknya. Karena itu kita harus siap menghadapi perubahan ini,” katanya.
Menurut Zulkifli, solusi terhadap persoalan sampah bukan dengan saling menyalahkan, melainkan melalui gotong royong dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Saat ini orang-orang hanya bisa mengkritik dan menghujat. Itu bukan solusi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana bersama-sama keluar dari persoalan ini. Gotong royong dan kerja sama jauh lebih dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa perubahan yang diminta pemerintah sebenarnya sederhana, yakni membiasakan masyarakat memilah sampah organik, anorganik, dan residu sejak dari rumah.
“Ini hanya soal mengubah kebiasaan. Dulu semua sampah dicampur, sekarang tinggal dipisahkan menjadi organik, anorganik, dan residu,” tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Zulkifli mengaku telah membangun empat titik Tempat Edukasi Buang Sampah Organik (TEBA) di wilayah Tello Baru untuk membantu masyarakat mengelola sampah organik.
Ia memanfaatkan gorong-gorong beton sebagai media pengolahan sampah organik dan mendorong warga memanfaatkan sisa makanan sebagai pakan ternak.
“Saya membantu membuat empat titik TEBA di wilayah saya. Saya minta warga menaruh sisa makanan di situ, kemudian pemilik sapi bisa memanfaatkannya sebagai pakan. Dengan cara sederhana seperti ini, sampah organik tidak lagi dibuang ke TPA,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengaku menyediakan tandon air berkapasitas 2.000 hingga 3.000 liter yang dapat dimanfaatkan warga sebagai bagian dari fasilitas pendukung pengelolaan sampah.
“Saya sampaikan kepada warga, yang penting adalah ada kemauan untuk mencari solusi bersama,” katanya.
Zulkifli berharap gerakan tersebut dapat diikuti tokoh masyarakat, warga, maupun seluruh pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, organisasi kepemudaan harus hadir memberikan solusi nyata di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia bahkan mengarahkan seluruh pengurus Karang Taruna agar memanfaatkan kegiatan penggalangan dana maupun proposal kegiatan untuk membantu penyediaan sarana pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
“Saya sampaikan kepada anak-anak Karang Taruna, daripada membuat proposal kegiatan yang kurang bermanfaat, lebih baik dananya digunakan membeli TEBA, gorong-gorong, atau fasilitas lain yang bisa membantu masyarakat mengelola sampah,” saran ketua BMI itu.
Zulkifli optimistis persoalan persampahan di Makassar dapat diatasi apabila pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan bergerak bersama.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menghujat, tetapi bekerja sama membantu masyarakat dan membantu pemerintah agar kita bisa keluar dari kondisi darurat sampah ini,” pungkasnya.
Sedangkan, Ketua Harian Karang Taruna Kota Makassar, Rijal Djamal, mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum menyelaraskan visi Karang Taruna dengan arah pembangunan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
“Ini bentuk komitmen Pemerintah Kota untuk bersama-sama dengan Karang Taruna menyukseskan seluruh program visi-misi Pak Wali Kota, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan pemberdayaan anak muda,” ujar Rijal.
Menurutnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin berkomitmen mengaktifkan dan memperkuat organisasi Karang Taruna hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan agar mampu menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Pak Wali Kota akan mengaktifkan seluruh Karang Taruna mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai lapisan paling bawah,” katanya.
Ia menegaskan, Karang Taruna ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota dalam melayani masyarakat.
Salah satu perhatian khusus dalam audiensi tersebut adalah dukungan Karang Taruna terhadap program penanganan sampah yang tengah digencarkan Pemerintah Kota Makassar.
Rijal mengatakan, Wali Kota meminta Karang Taruna menjadi penghubung informasi sekaligus motor sosialisasi pemilahan sampah dari sumber kepada masyarakat.
“Karang Taruna diharapkan menjadi hotline sekaligus penyebar informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah dari rumah tangga,” jelasnya.
Untuk mendukung tugas tersebut, kata dia, pemerintah terlebih dahulu akan meningkatkan kapasitas para pengurus Karang Taruna hingga tingkat kelurahan.
Dalam kesempatan itu, Karang Taruna juga memaparkan arah pengembangan organisasi melalui lima strategi utama.
Kelima strategi tersebut meliputi penguatan tata kelola organisasi, peningkatan partisipasi pemuda (youth participation), memperluas kolaborasi dengan pemerintah, BUMD, dunia usaha dan komunitas, meningkatkan dampak sosial, serta pemberdayaan ekonomi pemuda.
Menurut Rijal, sejumlah Karang Taruna di tingkat kelurahan bahkan telah mengembangkan program ekonomi produktif seperti budidaya hidroponik yang mulai menghasilkan nilai ekonomi meski masih dalam skala usaha mikro.
Selain itu, Karang Taruna juga memperkenalkan tujuh program prioritas yang akan menjadi fokus hingga 2028.
Program tersebut meliputi Entrepreneur Hub untuk mendorong UMKM pemuda naik kelas, Skill Academy yang menargetkan pelatihan bagi 2.000 pemuda.
Karang Taruna Connect sebagai wadah membangun kolaborasi lintas sektor, Karang Taruna Peduli yang berfokus pada aksi sosial, Makassar Youth Festival sebagai ruang kreativitas generasi muda.
Dan Karang Taruna Award sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh dan organisasi yang berkontribusi bagi kepemudaan, serta Karang Taruna Voice sebagai ruang aspirasi sekaligus media penyebarluasan program-program strategis Pemerintah Kota Makassar.
“Di era digital hari ini semua orang ingin didengar. Karena itu Karang Taruna Voice akan menjadi ruang aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat,” jelasnya.
Rijal menambahkan, fokus utama Karang Taruna pada 2026 adalah membangun fondasi organisasi yang kuat sebelum memperluas berbagai program pemberdayaan.
Roadmap organisasi dimulai dengan memperkuat tata kelola, melengkapi kepengurusan hingga seluruh kecamatan, serta meningkatkan kualitas SDM pengurus.
“Target kami adalah seluruh kecamatan memiliki Karang Taruna yang aktif. Setelah fondasi organisasi kuat, maka seluruh program pemerintah akan lebih mudah dijalankan bersama masyarakat,” tukasnya.
Pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Karang Taruna merupakan salah satu pilar sosial yang harus berjalan beriringan dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Munafri, Karang Taruna tidak hanya diposisikan sebagai organisasi kepemudaan, tetapi menjadi bagian dari elemen pemerintah yang mampu menjangkau berbagai kegiatan sosial hingga tingkat masyarakat.
“Karang Taruna harus menjadi pilar pendukung sosial yang kuat. Persoalan yang kita hadapi saat ini adalah aktivasi Karang Taruna belum benar-benar terkoneksi dengan program-program pemerintah,” kata Munafri.
Karena itu, ia menilai perlu dibangun jembatan kolaborasi (bridging) antara Karang Taruna dan Pemerintah Kota Makassar agar seluruh program dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung.
Munafri mengungkapkan, ke depan pembinaan Karang Taruna akan dipusatkan melalui Dinas Sosial, seperti sebelumnya.
“Kita ingin ada alur kolaborasi yang jelas. Program yang bisa dikerjakan bersama, kita kerjakan bersama,” imbuh Appi
Munafri optimistis kepengurusan Karang Taruna Kota Makassar, akan menghadirkan semangat kolaborasi yang lebih kuat dalam mendukung program-program pemerintah.
Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi contoh bagi generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan program sosial di tengah masyarakat.
“Kalau Karang Taruna tumbuh besar, tentu akan banyak yang mencontoh. Karena itu program-programnya harus dijaga keberlanjutannya dan organisasi harus mampu mengelola rumah tangganya secara mandiri,” tutup Munafri.