DPW PPP Sulsel Tepis Isu Keretakan Struktural, SK DPC Makassar Masih Berproses di DPP

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan membantah rumor yang menyebutkan tertundanya penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PPP Kota Makassar disebabkan oleh konflik pergantian posisi sekretaris.

​Sekretaris DPW PPP Sulsel, Nursyam Amin, menegaskan bahwa hingga saat ini proses penetapan SK untuk DPC PPP Makassar masih berjalan sesuai prosedur di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

​”SK untuk Kota Makassar masih berproses di DPP, sama seperti beberapa daerah lain yang juga belum diturunkan. Jadi tidak ada masalah penundaan karena isu pergantian pengurus,” ujar Nursyam Amin saat dikonfirmasi, Selasa 18 Agustus 2026.

​Terkait desas-desus yang beredar mengenai pergeseran nama Iwan Hasan dari posisi sekretaris untuk digantikan oleh kader lain, DPW PPP Sulsel menyatakan tetap mengacu pada hasil keputusan tim formatur awal.

​Berdasarkan usulan resmi formatur DPC PPP Kota Makassar, struktur inti kepengurusan yang diajukan ke pusat terdiri dari: Ketua DPC: H. Salman, Sekretaris: Iwan Hasan, dan  Bendahara: Dr. Yusuf

​Sementara itu, Aziz Namu diproyeksikan untuk memperkuat jajaran Organisasi, Keaderan, dan Keanggotaan (OKK).

​Nursyam menegaskan bahwa DPW PPP Sulsel mengawal penuh usulan yang disepakati oleh tim formatur daerah. Menurutnya, perubahan struktur hanya dapat terjadi jika terdapat pertimbangan khusus dari pihak DPP.

​”Kami di DPW menghormati dan mengawal apa yang menjadi keputusan tim formatur. Kecuali jika DPP menilai ada hal yang sangat mendesak atau urgen untuk diubah, tentu itu kewenangan DPP dengan tetap berkoordinasi bersama ketua wilayah,” jelasnya.

​Penyerahan SK DPC PPP Kota Makassar rencananya akan dilakukan secara kolektif bersamaan dengan sekitar 10 kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, setelah seluruh dokumen resmi diterbitkan oleh DPP PPP.

Adapun Sekretaris Makassar terpilih, Irwan Hasan mengakui bahwa namanya disebut-sebut diganti sama hal nya dengan posisi bendahara.

“Itu yang saya dengar. Tapi kita serahkan semua ke DPW dan DPP,”katanya.

Terkait, struktur pengurus, Irwan melanjutkan sudah ada jumlahnya sekitar 25 orang. Namun dia menunggu penyerahan SK pengurus.