Warga Perumahan NHP Curhat ke Ketua DPRD Sulsel: Keluhkan Jalan Rusak Hingga Masalah Zonasi Sekolah

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lapangan Tenis Nusa Harapan Permai (NHP), Sabtu 21 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai NasDem yang akrab disapa Cicu ini menyerap berbagai aspirasi krusial dari warga setempat.

​Perwakilan warga NHP, Nurdin Latif, mengungkapkan bahwa kawasan pemukiman yang dihuni sekitar 1.780 kepala keluarga di 5 RT tersebut kerap merasa dianaktirikan karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros.

​”Harapan kami sebenarnya tidak dikenal lagi sebagai ‘orang pinggiran’, karena biasanya orang pinggiran itu jalannya tidak bagus. Kami sangat berharap masih ada anggaran provinsi untuk perbaikan infrastruktur, terutama di RT 1 yang masih memiliki empat lorong panjang serta akses jalan belakang yang belum tersentuh,” ujar Nurdin di hadapan Ketua DPRD Sulsel dan pengurus RT setempat.

​Selain infrastruktur jalan, masalah ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama warga. Nurdin membeberkan alotnya persaingan sistem zonasi sekolah yang kerap merugikan anak-anak di wilayah perbatasan. Jarak pemukiman yang terbilang jauh dari SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 18 Makassar membuat banyak anak warga gagal menembus sekolah negeri.

​”Bahkan ada warga yang terpaksa membawa anaknya sekolah ke kampung halaman, seperti ke Kabupaten Wajo, baru kemudian dipindahkan saat naik kelas dua karena tidak tahan menahan rindu. Kami memohon agar lahan Fasilitas Umum (Fasum) yang ada di sini bisa diperjuangkan di DPR/DPRD untuk dibangunkan gedung SMA Negeri. Selain itu, fasilitas PAUD juga sangat kami butuhkan,” tambahnya.

​Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mencatat seluruh poin aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur jalan perlorongan hingga pengusulan fasilitas sekolah menengah atas (SMA) untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran dan koordinasi bersama dinas terkait di tingkat provinsi.