Komisi B DPRD Sulsel Minta Program Pekarangan Pangan Lestari Dianggarkan Lagi di APBD 2026

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Komisi B DPRD Sulsel, Rabu 23 September 2027.

​Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, mencecar Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas, terkait sejumlah isu krusial masyarakat, mulai dari nasib pembangunan fisik proyek Agrowisata hingga keberlanjutan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

​Heriwawan menyoroti efektivitas program bantuan pekarangan rumah yang dinilai memberi dampak langsung bagi pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan.

​”Bantuan pekarangan rumah itu sangat bagus dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama ibu-ibu. Di situ ada bantuan benih, bioflok, pembibitan sayur, hingga buah-buahan. Satu kelompok terdiri dari sekitar 25 rumah tangga dengan anggaran hanya sekitar Rp90 jutaan, tapi dampaknya luar biasa untuk pertahanan pangan keluarga,” ujar Heriwawan.

​Ia berharap program berbasis masyarakat tersebut kembali menjadi prioritas alokasi anggaran, baik di APBD Perubahan 2026 maupun APBD Pokok 2027. Selain itu, Heriwawan mempertanyakan kesiapan cadangan pangan daerah dan kelancaran program Beras SPHP dari Bulog di tengah ancaman fenomena iklim El Niño.

​Menanggapi hal tersebut, Plt. Kadis Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas, mengaminkan keberhasilan program pekarangan rumah. Namun, pihaknya mengakui keterbatasan alokasi anggaran operasional dinas menjadi kendala utama penyediaan program secara masif tanpa dukungan alokasi tambahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

​Ilyas memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset dan UPT Laboratorium Ketahanan Pangan. Pihaknya menargetkan lonjakan penerimaan retribusi dari Rp23 juta menjadi Rp197 juta melalui jasa layanan pengujian mutu beras, sertifikasi PSAT, hingga sewa cold storage.

​Ia juga mendorong Komisi B bersama TAPD untuk menerapkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembuat kebijakan guna memetakan potensi penerimaan daerah.

​Terkait kelanjutan fisik Agrowisata di Masamba, Ilyas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan edukasi wisata pangan terpadu tersebut kini dialihkan di bawah koordinasi Dinas Peternakan, sementara Dinas Ketahanan Pangan bertindak sebagai pengisi sub-sektor hidroponik dan greenhouse.

​Adapun mengenai ketahanan stok pangan menghadapi El Niño, Ilyas memastikan pasokan beras di Sulawesi Selatan dalam kondisi sangat aman.

​”Berdasarkan neraca pangan per Agustus 2026, ketersediaan beras kita mencapai 1,8 juta ton, sedangkan kebutuhan bulanan berada di angka 86.910 ton. Kita memiliki surplus 1,7 juta ton atau setara ketahanan pangan hingga 641 hari ke depan,” jelas Ilyas.

​Meskipun pasokan beras melimpah, Dinas Ketahanan Pangan tetap memberi catatan khusus pada komoditas cabai rawit dan telur ayam ras yang sempat mengalami penurunan masa simpan stok sehingga memicu kenaikan harga di pasaran.