JELAJAH.CO.ID,Makassar – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan silaturahmi dan audiensi antara Kapolda Sulsel Irjen. Pol. Dr. M. Awal Chairuddin dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi beserta jajaran pimpinan fraksi.
Kapolda Sulsel, Irjen. Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, menyampaikan bahwa kunjungan dan pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi serta tukar pikiran guna mengoptimalkan peran masing-masing kewenangan demi kemajuan Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengimbau peran aktif media untuk bersama-sama mengajak masyarakat meninggalkan berbagai masalah sosial yang merugikan, seperti aksi tawuran, keterlibatan dengan geng motor, hingga potensi peredaran narkoba.
”Media harus mengajak masyarakat supaya hilangkan masalah-masalah yang tidak bagus selama ini, seperti masih mau tawuran, ikut-ikutan dengan brandal-brandal motor, dan memberikan peluang peredaran narkoba. Karena itu membawa kerugian bagi masyarakat kita, membuat masyarakat tidak produktif, dan bisa berujung sanksi pidana,” ujar Irjen Awal, Rabu 11 November 2026.
Terkait dengan pertanyaan awak media mengenai permohonan penangguhan penahanan mantan Bupati Gowa, Kapolda menegaskan bahwa hak tersebut merupakan hak setiap tersangka, sementara keputusan disetujui atau tidaknya sepenuhnya diserahkan kepada penyidik yang independen. Ia juga memastikan bahwa anggota kepolisian yang melanggar aturan akan ditindak tegas.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyambut baik sinergi yang telah terjalin erat antara legislatif dan Polda Sulsel. Ia memaparkan bahwa DPRD Sulsel yang terdiri dari 85 orang dari 9 fraksi selalu didukung penuh oleh aparat kepolisian dalam hal pengamanan aksi demonstrasi, sehingga situasi di gedung DPRD sejauh ini terpantau kondusif dan cenderung menurun dari segi frekuensi.
Andi Rachmatika juga menyinggung ihwal kantor sementara DPRD Sulsel di Dinas PU menyusul renovasi gedung lama peninggalan era 1980-an, serta mengapresiasi dukungan Polda Sulsel—khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus—dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penanganan kasus perpajakan.
Selain itu, pihak DPRD Sulsel turut mendorong regulasi pencegahan narkotika, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) terkait larangan penggunaan vape (rokok elektrik) bagi anak di bawah umur, sebagai tindak lanjut konsultasi bersama BNN untuk menekan angka kerawanan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua instansi untuk terus mempererat kolaborasi, tidak hanya dalam urusan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan positif lainnya seperti bidang olahraga dan pelayanan masyarakat.