Pejabat Pemprov Absen, Rapat Klarifikasi Temuan Pokir KPK di DPRD Sulsel Ditunda

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertanyakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun anggaran 2025–2026. Merasa tidak pernah mengusulkan maupun menjalankan anggaran pokir selama masa efisiensi, DPRD Sulsel mendesak penjelasan mengenai asal-usul program yang masuk dalam catatan lembaga antirasuah tersebut.

​Persoalan ini dibahas dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Selasa 17 November 2026. Namun, agenda tersebut gagal menghasilkan titik terang dan terpaksa ditunda hingga pekan depan akibat ketidakhadiran sejumlah pejabat kunci Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yakni Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

​Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan bahwa pihaknya menggelar rapat tersebut untuk menelaah sekaligus mengonfirmasi kejanggalan temuan KPK tersebut. Menurutnya, sejak dilantik hingga saat ini, tidak ada satu pun anggaran pokir yang dijalankan oleh anggota dewan.

Baca Juga:  Festival Bulan Budaya Makassar Sukses Digelar, Pemkot Perkuat Ruang Ekspresi Seniman Lokal

​”Rapat hari ini sebenarnya kita mau mengonfirmasi kenapa ada temuan KPK terkait pokir, padahal pokir-pokir ini tidak ada sama sekali. Saya tegaskan, tidak ada pokok pikiran yang jalan di DPRD sejak kami masuk sampai hari ini,” tegas Kadir.

​Kadir menjelaskan, usulan yang disampaikan anggota dewan selama ini murni merupakan aspirasi masyarakat hasil kegiatan reses. Aspirasi tersebut dihimpun melalui fraksi, disahkan dalam rapat paripurna, lalu diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan perencanaan program pemerintah.

​Karena itu, Kadir mengaku terkejut saat informasi mengenai temuan pokir mencuat dalam pertemuan bersama KPK di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu. Pihaknya kini menuntut data resmi dari Inspektorat untuk merinci program apa saja yang dipersoalkan.

Baca Juga:  BBM dan LPG 3 Kg Langka, Ketua DPRD Sulsel: Jangan Masyarakat Jadi Korban

​”Data belum ada. Kita minta data karena hasil temuan KPK ini dipegang Inspektorat untuk kita telaah bersama. Yang bisa menyampaikan data itu adalah Kepala Inspektorat,” ujarnya.

​Senada dengan Kadir, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menyampaikan bahwa rapat klarifikasi ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi KPK. Lembaga antirasuah tersebut memberikan tenggat waktu 30 hari bagi DPRD untuk mengklarifikasi sejumlah temuan.

​Fauzi mengaku heran dengan munculnya temuan pokir dan hibah. Pasalnya, DPRD dan Gubernur Sulsel sebelumnya telah bersepakat meniadakan program pokir selama kebijakan efisiensi anggaran berlangsung, dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan program kepada Pemprov Sulsel.

​”Kalau temuan soal perjalanan dinas dan kegiatan kedewanan, oke, akan kita klarifikasi. Tapi kalau pokir dan hibah, ini yang mau kami tahu. Komitmen kami dengan Pak Gubernur jelas, selama masa efisiensi tidak ada pokir,” kata Fauzi.

Baca Juga:  Ranperda Pajak Daerah Sulsel: PBBKB Non-Subsidi Naik Jadi 8,75%, BBNKB Usul 10%

​Ia menduga ada ketidaksesuaian proses administrasi maupun pelaksanaan di tingkat teknis, baik di OPD, Bappeda, maupun pihak lainnya—terlebih informasi awal menunjukkan bahwa banyak aspirasi reses masyarakat yang justru tidak diakomodasi oleh OPD terkait.

​”Ini perlu kami klarifikasi baik-baik. Di mana titik masalahnya? Apakah di OPD, tenaga pendamping kami, atau di mana? Karena harus jelas siapa yang bermain-main,” tegasnya.

​Fauzi memastikan rapat lanjutan baru akan dijadwalkan kembali setelah pihak eksekutif menyerahkan dokumen rincian temuan KPK secara lengkap. “Pokoknya kalau ada data baru kita lanjut. Kami tidak akan rapat kalau tidak ada data, untuk apa?” pungkasnya.

Komentar Anda
Berita Lainnya