Naik Rp312 Ribu, UMP Sulsel 2027 Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.233.913 atau naik 7,98 persen yakni sebesar Rp312.824. Meski demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel mengaku masih kecewa dengan pengumuman UMP Sulsel.

Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas mengatakan penetapan UMP merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Jayadi menyebut penetapan UMP tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi yang sehat.

“Karena itu, penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional.

Penetapan UMP dan UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya kepada wartawan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu 21 November 2026.

Baca Juga:  Wali Kota Munafri Hadiri Pengukuhan Kepala OJK SulselBar, Harap Kolaborasi Tetap Terjaga

Jayadi menegaskan penetapan UMP Sulsel memperhatikan masukan, pandangan, serta rekomendasi Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja/buruh. Dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan dan kondisi ekonomi, Pemprov Sulsel menetapkan UMP Sulsel sebesar Rp4.233.913 per bulan.

“Besaran itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, sesuai ketentuan yang berlaku, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

UMP Sulsel Tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,89 persen atau Kenaikan ini setara dengan Rp312.824,46,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ini menyebut penetapan UMP diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga daya beli masyarakat, serta tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan stabilitas hubungan industrial di Sulsel.

Sementara terkait ketidakpuasan pihak buruh terkait penetapan UMP Sulsel tahun 2027, Jayadi mengaku hal biasa. Ia menyebut tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak.

Baca Juga:  Sertijab, Fatmawati Rusdi Resmi Jadi Wagub Sulsel Perempuan Pertama

“Kami menilai inilah angka yang moderat di tengah perdebatan dua kelompok ini. Angka ini tengah-tengah keinginan antara mereka,” tuturnya.

Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas mengaku mengusulkan tiga rekomendasi terkait UMP Sulsel tahun 2027. Pertama, serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMP Sulsel sebesar 9,79 persen.

“Namun demikian, karena tidak terjadi titik temu antara pengusaha diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini gubernur yang memiliki kewenangan,” kata dia.

Basri mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Sulsel yang hanya menetapkan kenaikan UMP Sulsel tahun 2027 hanya sebesar 7,98 persen. Meski kecewa, Basri mengaku tetap menerima keputusan tersebut.

“Tentu sangat mengecewakan. Namun di sisi lain memang ada dua yang diterima oleh gubernur, berkait upah sektoral dan struktur skala upah untuk pekerja satu tahun,” kata dia.

Baca Juga:  Bawaslu Sulsel dan Palopo Dapat Penghargaan dari Gubernur di HUT Kemerdekaan RI ke-80

Dengan keputusan tersebut, kata Basri, pihaknya mengembalikan kepada anggota serikat pekerja yang ada di Sulsel. Ia menyebut akan menggelar rapat pleno anggota serikat pekerja.

“Dua hari ke depan akan kami umumkan rapat pleno,” tuturnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Darwis mengaku menerima keputusan pemerintah yang menetapkan UMP Sulsel sebesar Rp4.233.913. Darwis menegaskan pengusaha akan menjalankan apa yang telah menjadi keputusan pemerintah.

“Jadi apa yang diputuskan pemerintah itu yang pengusaha ikuti, karena pengusaha itu adalah mitra kerjanya pemerintah. Tugas pengusaha itu, Apindo itu adalah mendampingi kerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Ia menegaskan perhitungan UMP sudah memiliki dasar. Ia menyebut pengusaha akan mendukung selama tidak mengorbankan operasional perusahaan.

“Perhitungan-perhitungan UMP sudah ada dasar-dasarnya. Ya, mengarah kepada kesejahteraan pekerja dan tentu tidak mengorbankan operasional perusahaan,” ucapnya.

Komentar Anda
Berita Lainnya