Peringati Harla ke-27 PKB, Azhar Arsyad: Keterlibatan Partai Dalam Pembangunan Daerah

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Selatan menggelar diskusi strategis bertajuk “Membaca Visi, Permasalahan, dan Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan 2025–2030”, Sabtu 19 Juli 2025.

Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari kalangan akademisi, praktisi, dan konstituen sebagai kontribusi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2030.

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lahir PKB sekaligus bentuk keterlibatan partai dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Ini bukan sekadar seremonial, tapi menjadi pembuka partisipasi publik dalam penyusunan RPJMD. Hasil diskusi ini kami harapkan bisa menjadi rekomendasi bagi anggota Fraksi PKB di DPRD Provinsi,” ujar Azhar.

Dalam forum tersebut, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, menekankan urgensi pembahasan RPJMD sebagai dokumen arah pembangunan lima tahun ke depan.

“RPJMD wajib sinkron dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya pendapatan per kapita, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, hingga rendahnya daya saing daerah,” kata Setiawan.

Ia menambahkan, Sulsel saat ini berada di peringkat ke-16 secara nasional dalam hal pendapatan per kapita, dan masih memiliki angka kemiskinan serta kematian ibu dan anak yang cukup tinggi.

Masalah kualitas pendidikan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur juga menjadi perhatian utama.

Dari perspektif masyarakat sipil, Lusia Palulungan dari Yayasan BaKTI menyoroti kurangnya data terkait kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

“Tanpa data yang memadai, kelompok rentan sulit mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Misalnya, masih minimnya guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus membuat pendidikan inklusif belum berjalan optimal,” ungkapnya.

Forum juga membahas sejumlah permasalahan struktural lainnya seperti rusaknya infrastruktur, belum maksimalnya e-governance, krisis energi, degradasi lingkungan, hingga minimnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel.

DPW PKB Sulsel melalui Fraksi PKB DPRD menegaskan pentingnya penyelarasan program prioritas pembangunan dengan kondisi faktual di lapangan.

Salah satu contoh adalah target peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dinilai tidak realistis jika dibandingkan dengan laju konversi lahan pertanian yang cukup tinggi.

DPW PKB juga mendorong penerapan mitigasi bencana berbasis komunitas di daerah-daerah rawan, seperti kawasan Geopark Maros-Pangkep, Pegunungan Latimojong, dan daerah aliran sungai Rongkong-Seko