Taufan Pawe Ajak Kader Jadi Mitra Kritis Pemerintah

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota Fraksi Golkar se-Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Jumat 1 Agustus 2025 malam. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan dan keilmuan para kader dalam menjalankan tugas legislatif dan menyikapi dinamika politik.

Acara yang dibuka oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin sebagai pemateri, senior Partai Golkar Ilham Arief Sirajuddin, serta jajaran pengurus DPD II dan anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel.

Dalam sambutannya, Taufan Pawe menegaskan bahwa legislatif adalah pilar utama pemerintahan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh kader Golkar untuk menjadi mitra kritis pemerintah, bukan musuh.

“Golkar bukan musuh pemerintahan, tapi bagaimana menjadi mitra kritis. Kita berikan masukan agar pemerintahan berjalan baik,” ujar Taufan.

Lebih lanjut, Taufan Pawe yang juga anggota DPR RI ini menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antaranggota fraksi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia mencontohkan bagaimana Fraksi Golkar di Komisi II DPR RI sangat diperhitungkan berkat kolaborasi dan koordinasi yang kuat. Taufan juga mengajak para kader untuk memahami dan mengawal program Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pada kesempatan yang sama, Taufan Pawe juga menyinggung perihal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2025 yang sempat menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar belum mengambil sikap resmi terkait putusan tersebut.

Menurutnya, Golkar akan melakukan kajian dan pendalaman secara serius sebelum mengeluarkan keputusan.

“Putusan MK tidak bisa diotak-atik, dikritisi boleh. Kami semua di Fraksi Golkar akan melakukan kajian dan pendalaman,” jelasnya.

Secara pribadi, Taufan Pawe berpendapat bahwa putusan tersebut harus diperpanjang, baik selama dua tahun atau dua setengah tahun. Ia juga menanggapi pendapat yang mengusulkan Pemilu jeda, yang dianggapnya terlalu ekstrem jika jeda yang diberikan adalah dua setengah tahun. “Golkar pasti mencari yang terbaik,” tambahnya.

Ketua Panitia Bimtek, Lukman B. Kadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh anggota Fraksi Partai Golkar se-Sulsel. Ia berharap Bimtek ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan wawasan para kader dalam menghadapi tantangan politik ke depan, termasuk memahami implikasi dari Putusan MK Nomor 135 Tahun 2025.