Eks Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Seragam Gratis Pemkot Makassar Layak Diapresiasi

JELAJAH.CO.ID, Makassar — Pemerhati pendidikan sekaligus mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan periode 2019–2024, Dr. Adi Suryadi Culla, menyatakan dukungan penuh terhadap program seragam sekolah gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Menurutnya, program ini merupakan langkah nyata dan progresif dalam upaya meringankan beban masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Makassar.

“Kebijakan (pembagian seragam gratis bagis siswa SD dan SMP) ini sangat positif dan layak diapresiasi oleh semua pihak, karena pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab negara dan bagian dari hak asasi manusia,” ujar Dr. Adi, Sabtu 2 Agustus 2025.

Akademisi Unhas itu menegaskan bahwa program tersebut sejatinya merupakan perwujudan dari amanat konstitusi, di mana negara berkewajiban memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti seragam sekolah.

“IPendidikan itu hak asasi universal. Maka pemenuhan instrumen kebutuhan pendukung seperti seragam adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi adanya polemik terkait pengadaan dan distribusi seragam gratis, Dr. Adi mengimbau agar masyarakat tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif.

Menurutnya, niat dan implementasi program ini sudah berada pada jalur yang tepat, membantu dan meringankan beban masyarakat.

“Tak perlu memperdebatkan hal-hal teknis yang justru mengaburkan esensi utama dari kebijakan ini. Yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hasilnya,” imbuh dia.

Ia juga melihat bahwa proses distribusi yang sudah berjalan serta pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan seragam adalah langkah positif dalam memberdayakan ekonomi warga.

“Pelibatan UMKM lokal sangat strategis, karena memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung. Ini patut didukung, apalagi jika prosesnya dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dr. Adi menilai bahwa kebijakan ini bersifat bertahap (gradual) namun memiliki sasaran yang jelas, yakni semua siswa SD dan SMP negeri di Kota Makassar.

“Tentu saja program seperti ini sangat tergantung pada kemampuan fiskal daerah. Tapi sejauh ini, upaya yang dilakukan Pemkot Makassar sudah sangat progresif. Bahkan jika dikembangkan lebih jauh,” paparnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk bersama-sama mensupport dan mengawal dan mendukung kebijakan ini.

“Kita harus memberi support kepada pemerintah Kota. Ini bentuk kolaborasi demi masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tutup Dr. Adi.