Indonesia Akan ke Jenewa dalam Sidang PBB Jelaskan Soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Aksi Demo

JELAJAH.CO.ID, Makassar – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyatakan, pemerintah Indonesia akan datang ke Jenewa untuk menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menanggapi permintaan dari Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) terkait penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kalau dirasa perlu kami akan datang ke Jenewa sidang dewan HAM PBB akhir bulan ini. Untuk melaskan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, tanggung jawab kami sebagai negara demokratis sebagai negara yang sudah meratifikasi hampir semua instrumen HAM internasional utama,”ujar Mugiyanto kepada wartawan di RS Primaya Makassar seusai mengunjungi korban demo Makassar pada Kamis, 4 September 2025.

Menurutnya, tanpa ada permintaan dari PBB pun, pemerintah Indonesia sudah melakukan penyelidikan. “Kalau ada persoalan kekerasan ada dugaan pelanggaran HAM pasti kami turun,”katanya.

“Yang terjadi di Jakarta kan sudah. Misalnya kasus meninggalnya Affan itu sudah diselidiki secara terbuka, on line dan live. KemenHAM ikut memantau. Saya pikir putusan etik sudah, yang bersangkutan sudah diberhentikan. Kita sudah menjalankan apa yang harus kita lakukan,”lanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto sangat jelas dalam melakukan tindakan, terutama dalam aparat kepolisian. “Berpegangan pada

jaminan kebebasan berekspresi dan bersuara tapi harus dilakukan secara damai . itu kami hormati dan melindungi,”katanya.

“Yang,dilakukan pemerintah saat ini menindak yang melanggar hukum. Kalau tidak ditegakkan banyak korban berjatuhan. Kayak Mas Budi Haryadi,”sambungnya.