Soal Musda, Lakama Wiyaka Tegaskan Tidak Ada Istilah Diperpanjang Kepengurusan

JELAJAH.CO.ID, Makassar – DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan membantah isu bahwa akan terjadi perpanjangan kepengurusan setelah DPP belum juga mengeluarkan jadwal musyawarah daerah (Musda).

“Tidak ada istilah diperpanjang kepengurusan karena SK yang keluar itu pada tanggal 21 November 2020 saat kita terima,”ujar Ketua Bappilu Golkar Sulawesi Selatan, Lakama Wiyaka kepada wartawan pada, Jumat, 19 September 2025.

Lebih lanjut Lakama mengatakan, DPD sudah membuat surat meminta kepada DPP untuk dijadwalkan Musda. “Sementara kami tunggu jawaban dari DPP mengenai jadwal itu,”katanya.

Sejauh ini tidak ada kendala. Hanya mengatur jadwal saja. Tidak seperti daerah lain sehingga tidak dibeei jadwal. ‘Kita (Sulsel) tidak ada kendala,”ucapnya.

Dijelaskan, juklak 02 April 2025 menyatakan bahwa DPD II itu harus selesai Desember tentu DPD I lebih awal karena DPD I yang melaksanakan Musda di daerah karena itu satu dua bulan ini mesti ada jadwal (Musda).

Lakama pun menepis isu soal keinginan DPP agar terjadi aklamasi. “Itu tidak benar karena itu bukan hanya berlaku di Sulsel saja tetapi seluruh Indonesia jadi bukan kasus Sulsel,”katanya.

“Harapan DPP memang menyatu (aklamasi) karena dikhawatirkan pecah dan ada kader pindah,”sambungnya.