Tiga Fraksi Soroti Ranperda APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026

JELAJAH.CO.ID, Makassar— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026, Selasa 7 Oktober 2026.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama 45 dari 85 anggota dewan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Andi Saiful menilai arah kebijakan pembangunan Sulsel tahun 2026 telah sejalan dengan semangat pembangunan nasional, yakni memperkuat sumber daya manusia, infrastruktur berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil,” tegas Andi Saiful.

Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi aset, peningkatan peran BUMD, dan digitalisasi pajak serta retribusi. Selain itu, efisiensi anggaran dan akuntabilitas publik menjadi perhatian utama agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Mereka turut menyoroti persoalan banjir tahunan di Kota Siwa, Kabupaten Wajo, yang disebabkan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siwa. Fraksi meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah terpadu lintas kabupaten untuk menanganinya.

Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti target pendapatan daerah Sulsel tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp10,99 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp5,76 triliun. Mereka meminta penjelasan pemerintah terkait potensi penurunan dana transfer dari pusat yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal daerah.

“Kami berharap penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mampu meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PPP.

Adapun Fraksi Harapan melalui juru bicara Asni menyatakan dukungan terhadap tema pembangunan tahun 2026, yaitu ‘Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif’. Namun, Fraksi mengingatkan agar kebijakan tersebut memiliki indikator kinerja yang jelas dan tidak berhenti pada tataran slogan.

“Efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” tegas Asni. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi PAD, penguatan ketahanan pangan, serta kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim.

Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan tanggapan resmi pemerintah Provinsi Sulsel terhadap pandangan umum seluruh fraksi pada sidang berikutnya.