Deng Ical Respons Soal Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI

JELAJAH.CO.ID, Makassar — Komisi I DPR RI saat ini tengah fokus membahas peningkatan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggali informasi secara mendalam terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) prajurit TNI, khususnya yang berkaitan dengan aset pertahanan serta fasilitas kesejahteraan.

“Kami tengah mencari informasi sedalam mungkin mengenai tupoksi prajurit TNI, terutama aspek aset pertahanan yang perlu difasilitasi sesuai standar saat ini,” ujar Deng Ical kepada awak media di Makassar, Sabtu 4 Oktober 2025.

Ia menilai, diperlukan kajian mendalam terhadap regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan revisi atau kebijakan baru agar pelaksanaan Undang-Undang TNI dapat berjalan lebih optimal.

Baca Juga:  Munafri Serahkan Paket Sembako Usai Sholat Subuh Berjamaah di Mesjid Haqqul Yaqin

“Kami ingin menyerap berbagai informasi mengenai kebutuhan prajurit, agar mereka dapat melaksanakan tugas secara maksimal, termasuk soal tunjangan,” tambahnya.

Menurutnya, penyesuaian diperlukan pada beberapa komponen tunjangan, seperti tunjangan kinerja, uang lauk pauk, rumah dinas, hingga uang makan untuk operasi dan latihan.

Deng Ical juga mengungkapkan bahwa sejumlah laporan di lapangan menunjukkan masih banyak prajurit yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai, baik dari sisi uang lauk pauk, biaya operasional, hingga kendaraan dinas.

Karena itu, ia berencana berkoordinasi langsung dengan Kodam, Dandim, Danramil, serta Babinsa untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka secara langsung.

“Ada informasi bahwa masih banyak prajurit yang menjalankan tugas tanpa dukungan fasilitas yang cukup. Kami ingin memastikan hal tersebut dan memperjuangkannya agar dapat menjadi bagian dari kebijakan nasional,” tegasnya.

Baca Juga:  Bupati Syaharuddin Alrif Tutup Safari Ramadan di Masjid Raya Islamic Center

Selain itu, ia juga menyoroti adanya perluasan tugas TNI di bidang siber serta perlindungan WNI di luar negeri yang dinilai membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai.

“Tugas tambahan di sektor keamanan dan pertahanan siber ini sangat penting. Kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan dengan dukungan aturan serta sarana yang memadai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi I DPR RI akan membahas seluruh masukan tersebut dalam rapat bersama untuk merumuskan kebijakan strategis nasional, termasuk pelaksanaan program-program yang melibatkan TNI secara langsung.

“Kita akan rumuskan bersama agar TNI dapat menjalankan perannya secara maksimal, termasuk dalam koordinasi berbagai program strategis seperti MBG,” tutup Deng Ical.

Komentar Anda
Berita Lainnya