Bawaslu Sulsel Matangkan Persiapan P2P 2026: Fokus pada Kerja Kolektif dan Komunitas Digital

JELAJAH.CO.ID,Makasaar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan resmi memanaskan mesin pengawasan partisipatif melalui Rapat Koordinasi yang digelar secara hybrid di Makassar, Rabu 22 April 2016. Rapat ini bertujuan untuk mematangkan persiapan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota.

​Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, yang memimpin langsung rapat tersebut, menegaskan bahwa P2P adalah agenda strategis untuk membentuk kesadaran demokrasi masyarakat. Program ini dijadwalkan akan berlangsung intensif mulai Mei hingga Oktober 2026.

​Penguatan Kolektif dan Publikasi

​Dalam arahannya, Mardiana menekankan bahwa P2P bukan sekadar tanggung jawab sektoral. Menurutnya, program ini adalah representasi wajah kelembagaan Bawaslu secara utuh.

​”Kegiatan P2P ini adalah kegiatan Bawaslu secara keseluruhan, bukan hanya milik divisi pencegahan. Kita harus bergerak bersama-sama dan membunyikan kegiatan ini di berbagai lini masa agar dampaknya menjangkau lebih banyak masyarakat,” tegas Mardiana.

​Inovasi Komunitas Digital

​Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad, menyoroti pentingnya keberlanjutan program. Ia mengingatkan agar manfaat P2P tidak berhenti saat acara seremoni berakhir.

​Sebagai langkah konkret, Bawaslu Sulsel berencana membentuk komunitas digital bagi para alumni P2P. Wadah ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi jangka panjang dalam mengawal pengawasan partisipatif di era digital.

​”Kita harus memastikan adanya tindak lanjut. Komunitas digital ini akan menjadi ruang bagi alumni untuk terus berkontribusi dalam pengawasan,” jelas Saiful.

​Tantangan Integritas dan Anggaran

​Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma’, memberikan catatan terkait tantangan manajerial di daerah. Ia mengingatkan seluruh jajaran pengawas di 24 kabupaten/kota untuk tetap menjaga integritas meskipun dihadapkan pada dinamika anggaran.

​”Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kita berpangku tangan. Justru dalam kondisi tersebut, kita dituntut tetap optimal menjalankan tugas sebagai wadah strategis bagi masyarakat luas,” pungkas Andarias.

​Melalui koordinasi ini, Bawaslu Sulawesi Selatan berkomitmen untuk melahirkan kader pengawas yang kritis dan berintegritas demi mengawal demokrasi di seluruh pelosok Sulawesi Selatan.