DPRD Sulsel sebut Ganjil-Genap dan Satgas SPBU Efektif Urai Antrean BBM di Makassar

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Aturan ganjil-genap dan pembatasan jam pengisian BBM bagi kendaraan berat mulai menunjukkan hasil positif dalam mengurai antrean panjang di Kota Makassar. Upaya ini dinilai efektif meredakan penumpukan kendaraan yang sempat melumpuhkan sejumlah ruas jalan dalam beberapa hari terakhir.

​Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Anwar Purnomo, membagikan pengalamannya saat memantau langsung situasi lalu lintas di sejumlah jalur utama.

​”Di muternya di Makassar saya sempat keliling juga. Saya naik motor ini ke kantor, jadi sempat jalan lihat Pengayoman, Toddopuli, Pettarani. Alhamdulillah tidak seperti biasanya, 3 sampai 4 hari belakangan sudah mulai kondusif pasca berlakunya ganjil genap dan pembatasan khusus truk mengisi di malam hari. Jadi sudah agak terurai,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, Selasa 15 September 2026.

​Menurut Anwar, selain rekayasa lalu lintas dan aturan jam pengisian truk, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) di setiap SPBU menjadi kunci penting kelancaran distribusi. Namun, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga partisipasi aktif pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota sangat dibutuhkan.

​”Sudah diterbitkan melalui SK Gubernur agar tiap pemerintah daerah juga membentuk satgas di masing-masing SPBU. Ini penting untuk melihat secara langsung supaya pendistribusian bahan bakar itu merata dan adil untuk masyarakat,” jelasnya.

​Anwar mengakui bahwa rangkaian kebijakan saat ini memang belum memulihkan keadaan secara 100%, tetapi sudah menjadi langkah nyata perbaikan dibanding hari-hari sebelumnya. Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Sulsel bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM ke BPH Migas.

​”Kita masih menunggu jawaban setelah Gubernur beserta seluruh stakeholder dan Pertamina meminta kuota tambahan khusus di Sulawesi Selatan. Situasi kita berbeda dari beberapa daerah lain. Langkah paling aman adalah ketika persetujuan kuota tambahan itu disetujui,” tambahnya.

​Menanggapi skema penanganan jangka pendek yang dijadwalkan hingga 18 bulan ini, Anwar juga menyoroti langkah edukasi dan efisiensi mobilitas yang dilakukan pemerintah kota, salah satunya menerapkan pembelajaran jarak jauh (daring) bagi siswa sekolah selama satu minggu. Langkah tersebut dinilai signifikan dalam mengurangi pergerakan kendaraan dan konsumsi harian BBM.

​Ia berharap, kombinasi antara pengawasan ketat, efisiensi konsumsi, serta penambahan kuota dari pusat dapat segera mengembalikan penumpukan BBM di Sulawesi Selatan ke kondisi normal.