Waspada Algoritma Ekstremisme, FISIP Unhas dan Komdigi Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

JELAJAH.CO.ID,.Makassar – Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar diskusi publik bertajuk “Mewaspadai Ancaman Algoritma Ekstremisme di Ruang Publik” di Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin, Jumat 25 September 2026

​Kegiatan yang dihadiri sekitar 250 peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar, akademisi, pemerintah, hingga aparat keamanan ini menyoroti peran algoritma media sosial dalam mempercepat penyebaran paham radikal, khususnya di kalangan generasi muda.

​Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Dr. Alexander Sabar, S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa tingginya interaksi anak muda di ruang digital berbanding lurus dengan risiko paparan hoaks. Narasi penyesatan tersebut kerap dijadikan pintu masuk awal menuju sikap intoleran dan ekstremisme.

​Pergeseran strategi kelompok radikal juga ditegaskan oleh Kasubdit V Ditintelkam Polda Sulsel, Deni Ratmodiharjo, S.Sos., M.M. Menurutnya, pola rekrutmen tidak lagi mengandalkan tatap muka secara langsung, melainkan berpindah ke platform media sosial sehingga cakupannya menjadi lebih luas dan sulit dideteksi secara konvensional.

​Sementara itu, Katim Idensos Satgaswil Sulsel Densus 88 AT Polri, M. Faisal, S.Sos., M.M., memaparkan keterkaitan sejumlah kelompok teror seperti JAD, NII, MIT, dan JI di wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus baru yang memanfaatkan perempuan dan anak-anak.

​”Anak-anak dan pelajar kini menjadi sasaran terpapar paham radikal, salah satunya melalui media sosial dan arena game online,” terang Faisal.

​Dari sudut pandang akademis, Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas, Dr. Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si., menilai platform digital memanfaatkan sistem algoritma yang menitikberatkan pada tingkat interaksi pengguna. Imbasnya, konten-konten yang memicu emosi dan bernuansa ekstrem justru mendapatkan porsi penyebaran yang lebih cepat.

​”Ekstremisme digital adalah serangan terhadap demokrasi. Ia tidak hanya membunuh manusia, tetapi juga membunuh kepercayaan publik,” tegas Andi Ali.

​Diskusi interaktif yang juga membahas isu perlindungan ruang digital dan kebebasan berpendapat ini menghasilkan kesepakatan bersama: ancaman ekstremisme di ruang digital bukan sekadar isu keamanan semata. Penanganannya membutuhkan peningkatan literasi digital, pengawasan ketat di lingkungan keluarga dan sekolah, serta sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.