Peta Politik Sulsel Pasca-Kepindahan Appi: Berkah Demokrat, Ujian Golkar

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi resmi mengakhiri perjalanan politiknya bersama Partai Golkar dan membuka babak baru bersama Partai Demokrat.

Perpindahan itu ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) sekaligus penyematan jaket Demokrat kepada Appi dalam kegiatan pendidikan politik DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Kamis 8 Oktober 2026.

KTA Demokrat diserahkan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe. Sementara jaket Demokrat dipasangkan Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat Agustinus Tamo Mbapa. Sejumlah pengurus Demokrat Sulsel turut menyaksikan momentum tersebut.

Menanggapi hal ini, Manager Strategi dan Operasional Jaringan Survei Indonesia (JSI), Nursandi Syam, menyebutkan momentum tersebut bukan sekadar pergantian kartu anggota maupun warna jaket partai.

Menurutnya, Appi kini meninggalkan beringin dan mengenakan jaket biru berlambang Mercy dengan membawa jaringan dan akar rumpun.

Perubahan itu sekaligus membuka pertanyaan lebih besar, seberapa jauh perpindahan seorang Wali Kota dapat mengubah konfigurasi kekuatan politik di Sulawesi Selatan.

“Ini, saya ibaratkan Appi yang berapi-api, dari beringin ke bintang Mercy,” kata Nursandi, merespon hengkang orang nomor satu Kota Makassar itu.

Ia menilai, kepindahan Wali Kota Makassar itu perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas.

Bahwa, Golkar kehilangan seorang figur yang saat ini memimpin Ibu Kota Sulawesi Selatan, sementara Demokrat mendapatkan tokoh dengan posisi politik strategis dan tingkat pengenalan publik yang tinggi.

“Karena itu, perpindahan pak Appi selaku Wali Kota di (Ibu Kota Provinsi Sulsel), berpotensi memengaruhi hubungan politik, jalur komunikasi, hingga kalkulasi kekuatan menjelang berbagai agenda politik mendatang,” terangnya.

Ia menilai bahwa hengkangnya Appi sudah dipikirkan bersangkutan secara matang, karena berlangsung dalam rangkaian peristiwa yang relatif singkat.

Lima hari sebelum resmi menerima KTA Demokrat, tepatnya 3 Oktober 2026, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng secara terbuka mengajak Appi bergabung.

Apalagi, tanggal 5 Oktober 2026, Appi mendatangi kediaman Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di kawasan Batu Putih untuk menyerahkan surat pengunduran diri.

“Rangkaian itu menunjukkan bahwa perpindahan Appi tidak terjadi secara tiba-tiba,” ungkapnya.

“Dari ajakan terbuka Andi Alfian Mallarangeng, pertemuan dengan IAS, hingga penyerahan KTA dan pemasangan jaket Demokrat, seluruh proses berlangsung kurang dari sepekan,” tambah Nursandy yang juga analis politik itu.

Ia menyebutkan, kehadiran sejumlah aktor dari partai juga memperlihatkan adanya komunikasi politik yang cukup intens sebelum keputusan tersebut diumumkan secara terbuka.

“Dengan demikian, yang terlihat di publik pada 8 Oktober bukanlah awal dari sebuah proses, melainkan puncak dari komunikasi politik yang telah berlangsung sebelumnya,” katanya.

Ia memberikan pandangan bahwa, ada hal menarik, karena partai Demokrat bukan lingkungan politik yang sepenuhnya asing bagi Appi.

Dijelaskan, pada Pilwali Makassar Munafri mendapat usungan dari partai Demokrat. Hubungan politik tersebut menjadi bagian dari perjalanan yang mempertemukan Appi dengan partai berlambang bintang Mercy jauh sebelum ia resmi menjadi kader.

Karena itu, kepindahan Appi kali ini dapat dibaca sebagai kelanjutan dari hubungan politik yang sebelumnya pernah terbangun, bukan semata-mata perpindahan dari satu organisasi ke organisasi lain.

Kendati demikian, ia memberikan analisanbahwa Appi berpisah dengan partai berlambang pohon beringin bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut perubahan identitas politik, jaringan organisasi, serta hubungan dengan kader dan simpatisan yang selama ini terbentuk.

Menurutnya, dalam politik, loyalitas memang penting. Tetapi loyalitas juga berhadapan dengan perubahan kepentingan, peluang, konfigurasi kekuatan, dan orientasi politik.

“Pada titik inilah, alasan personal Appi di balik keputusan tersebut tidak cukup dibaca hanya dari apa yang tampak di ruang publik,” ungkapnya.

“Yang jauh lebih menarik adalah apa yang akan terjadi setelah perpindahan itu resmi hari ini,” lanjutnya.

Nursandy menambahakan, partai Golkar memiliki struktur organisasi dan jaringan kader yang jauh lebih luas.

Akan tetapi, kehilangan seorang Wali Kota tentu bukan peristiwa yang sepenuhnya biasa.

Ia mengatakan, seorang Kepala Daerah memiliki posisi politik yang berbeda dibanding kader yang tidak sedang memegang jabatan eksekutif.

Dimana, Wali Kota memiliki tingkat pengenalan publik, pengalaman membangun dukungan, serta jaringan komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan politik.

“Artinya, yang hilang dari Golkar bukan semata-mata satu kartu anggota. Ada hubungan politik, jalur komunikasi, dan posisi tawar yang selama ini melekat pada figur Appi,” jelasnya.

Dikatakan, perbedaan ini penting. Sebagian pendukung mungkin mengikuti figur. Sebagian tetap loyal kepada partai.

Sebagian lainnya bisa menentukan pilihan berdasarkan kepentingan politik masing-masing.

“Karena itu, dampak perpindahan Appi terhadap Golkar baru akan terlihat ketika diuji melalui konsolidasi politik dan kontestasi elektoral berikutnya,” sebutnya.

Di sisi lain, Demokrat memperoleh peluang. Kehadiran Appi memberi tambahan daya tarik politik sekaligus memperluas ruang komunikasi partai dengan berbagai kelompok.

Sebagai wali kota dan figur yang telah melalui beberapa kontestasi politik, Appi memiliki modal politik berupa pengalaman, jaringan, serta pengenalan publik.

Namun, ada satu hal yang harus dibedakan, popularitas Appi tidak otomatis menjadi elektabilitas Demokrat.

Orang bisa memilih Appi karena figur, tetapi belum tentu memilih Demokrat karena partainya. Demikian pula jaringan yang pernah mendukung Appi dalam kontestasi sebelumnya tidak otomatis berpindah menjadi basis suara Demokrat.

“Di sinilah pekerjaan Demokrat sebenarnya baru dimulai.

Partai perlu mengubah modal personal Appi menjadi kekuatan organisasi melalui konsolidasi kader, penguatan struktur, serta kerja politik yang berkelanjutan,” saran Nursandy.

Dia menambahkan, dinamika tersebut semakin menarik karena Demokrat Sulsel dijadwalkan menggelar Musyawarah Daerah pada 23 Oktober 2026.

Setelah resmi menjadi kader, perhatian publik akan tertuju pada posisi Appi di dalam struktur partai.

Apakah ia akan mendapatkan posisi strategis? Ataukah lebih dahulu ditempatkan sebagai figur yang memperkuat konsolidasi organisasi?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi indikator penting mengenai bagaimana Demokrat membaca nilai politik Appi.

Sebab, memasukkan figur populer ke dalam partai merupakan satu hal. Mengintegrasikan figur tersebut ke dalam struktur dan kultur organisasi merupakan persoalan yang berbeda.

Kehadiran Appi juga berpotensi menciptakan dinamika baru di internal Demokrat.

Bagi sebagian kader, masuknya wali kota dapat menjadi energi tambahan untuk memperbesar kekuatan partai. Tetapi pada saat yang sama, muncul pula pertanyaan mengenai pembagian peran, ruang kepemimpinan, dan posisi kader lama yang selama ini membangun Demokrat dari bawah.

“Karena itu, tantangan Demokrat bukan sekadar bagaimana memanfaatkan popularitas Appi, tetapi bagaimana menyatukan kekuatan baru tersebut dengan struktur yang sudah ada,” bebernya.

Terkahir, Nursandy menyebutkan posisi Kota Makassar membuat perpindahan Appi memiliki nilai politik yang lebih besar.

Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, media, sekaligus arena pertemuan berbagai kepentingan politik.

Karena itu, figur Wali Kota selalu memiliki perhatian politik yang tinggi. Namun, jabatan wali kota bukan milik partai.

Appi kini memang telah berganti rumah politik, tetapi mandat yang diterimanya tetap sama, memimpin pemerintahan dan melayani masyarakat Makassar.

“Jika setelah bergabung dengan Demokrat kinerja pemerintahan tetap berjalan efektif, masyarakat dapat memisahkan antara pilihan politik Appi dan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota,” jelasnya.

Sebaliknya, jika energi politik terlalu banyak terserap ke dalam urusan partai, pertanyaan publik akan semakin besar mengenai prioritas kepemimpinannya.

Pada akhirnya, perpindahan Appi dari Golkar ke Demokrat merupakan perubahan politik yang patut dicermati, tetapi belum cukup untuk disebut sebagai perubahan besar peta politik Sulawesi Selatan.

Golkar kehilangan figur eksekutif yang penting, tetapi masih memiliki struktur dan kaderisasi. Demokrat mendapatkan Wali Kota yang populer.

“Sementara pak Appi sendiri memasuki babak baru dengan modal politik, harus membuktikan bahwa perpindahan tersebut bukan sekadar pergantian warna jaket, melainkan bagian dari perjalanan politik yang tetap memiliki tujuan,” tukasnya.