JELAJAH.CO.ID,Makassar – Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Anwar Purnomo, menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa melalui mekanisme tes. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar karena tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Meski mengapresiasi langkah yang baru saja disampaikan dalam konferensi pers DPR RI tersebut, Andi Anwar menegaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi tertulis sebagai dasar pelaksanaannya di lapangan.
”Tentunya kita menyambut baik kebijakan itu, tetapi dari sisi administrasi dan aturan belum ada berupa keputusan, baik itu peraturan menteri maupun kebijakan undang-undang. Jadi kita masih menunggu nanti pengaplikasiannya seperti apa,” ujar Andi Anwar saat ditemui pada Kamis 19 November 2026.
Skema Penggajian dan Kesiapan APBD Sulsel
Selain persoalan status kepegawaian, Andi Anwar turut menyoroti rencana pengambilalihan anggaran gaji PPPK oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, Kementerian Keuangan sempat menyampaikan alokasi dana sebesar Rp23 triliun untuk membantu pembayaran gaji PPPK bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Namun, karena petunjuk teknis (juknis) pencairan dana tersebut belum turun dari pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tetap mengamankan alokasi gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Pemprov sudah menyiapkan gaji PPPK tetap ada di APBD. Ketika nanti ada aturan terbaru atau masuk bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PPPK, tentu itu akan menyesuaikan dan memperkuat kekuatan fiskal kita,” jelasnya.
Desak BKD Segera Mutakhirkan Data
Untuk memastikan Sulsel mendapatkan porsi anggaran yang sesuai dari pusat, Komisi A DPRD Sulsel telah menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel. Mengingat besaran bantuan gaji dari pusat dihitung berdasarkan jumlah riil pegawai di masing-masing daerah, Andi Anwar mendesak BKD agar segera berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memutakhirkan data seluruh PPPK.
”Kepala BKD harus segera mengusulkan dan mendata seluruh PPPK kita supaya pemerintah provinsi tidak terlambat mengajukan data pembayaran gaji ke pusat,” tegasnya.
Berdasarkan catatan DPRD Sulsel, total Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS di lingkup Pemprov Sulsel saat ini berada di kisaran 39.000-an orang. Sementara itu, jumlah tenaga PPPK diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang, yang merupakan akumulasi dari pengangkatan tahun-tahun sebelumnya, lonjakan pengangkatan besar-besaran pada tahun 2025 sebanyak 11.000 orang, serta proyeksi kontrak untuk tahun 2026 dan 2027.