Pemkot Makassar Fokus Ubah Pola Kelola Sampah, Edukasi Masyarakat Diperlukan

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat komitmen berkolaborasi dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat 17 April lalu.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Dalam forum tersebut terungkap, capaian pengelolaan sampah Kota Makassar saat ini masih berada di kisaran 2 persen, atau masih jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar untuk segera dilakukan langkah percepatan dan pembenahan sistem.

Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menyampaikan bahwa salah satu penguatan yang perlu dilakukan adalah pengembangan bank sampah.

“Dari kebutuhan sekitar 300 unit, saat ini baru sekitar 100 bank sampah yang aktif beroperasi,” katanya.

Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber atau rumah tangga menjadi kunci utama dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

“Untuk itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah kota,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya pada tahap hulu dan tengah (upstream dan midstream).

Ia menilai peran camat dan lurah sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan di tingkat wilayah berjalan optimal.

“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup lainnya, Irwan Ridwan, mengingatkan bahwa kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.

“Jika tidak dilakukan intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan dalam kurun waktu sekitar 18 bulan ke depan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah, khususnya dengan menghentikan praktik open dumping.

“Ke depan, kita harus beralih ke sistem sanitary landfill, di mana hanya residu yang masuk ke TPA,” katanya.

“Pemilahan harus dimulai dari sumber, sehingga volume sampah yang dibuang dapat ditekan secara signifikan,” lanjutanya.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar juga tengah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari.

“Selain itu, pemanfaatan teknologi pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis turut didorong untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah,” jelasnya.

FGD ini juga membahas tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.

Meski demikian, beberapa wilayah menunjukkan capaian positif, salah satunya Kecamatan Tallo yang mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan sampah dan urban farming.

Namun di sebagian wilayah lainnya, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pembayaran retribusi sampah sudah cukup, tanpa diikuti kewajiban memilah sampah dari sumbernya.

Berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton di antaranya belum terkelola secara optimal.

Helmy menambahkan, sebagai langkah penguatan, Pemerintah Kota Makassar, tengah menyiapkan tenaga edukator persampahan yang akan bertugas melakukan sosialisasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

“FGD ini bahwa, penanganan sampah di Kota Makassar membutuhkan langkah luar biasa melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan peran wilayah, serta transformasi perilaku masyarakat,” ungkap Helmy.

Sebagai tindak lanjut, forum FGD selanjutnya akan difokuskan pada pemetaan persoalan persampahan di masing-masing kecamatan.

Setiap camat diminta menyusun mapping permasalahan serta menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“Hal ini, sebagai bagian dari strategi penanganan yang lebih terarah dan efektif,” tutupnya.