Dipimpin Fredrik Marlisa, Rombongan DPRP Papua Barat Daya Kunjungan Kerja di DPRD Sulsel Galih Peningkatan PAD

JELAJAaH.CO.ID,Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi . Kunjungan ini bertujuan untuk membedah strategi kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi termuda Indonesia tersebut.

​Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredrik Frans Adolof Marlisa, diterima langsung oleh Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman (Fraksi PKS), dan Ketua Fraksi PPP, Syaharuddin.

​Mengadopsi Perencanaan Infrastruktur Strategis

​Fokus utama dalam pertemuan ini adalah mempelajari sistem penganggaran infrastruktur melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears). Fredrik Marlisa menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki karakter geografis yang mirip dengan Sulawesi Selatan, yakni sebagai gerbang utama logistik dan transportasi.

​”Kami ingin mendalami sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur melalui program multiyears. Harapannya, model pelaksanaan yang sukses di Sulsel bisa kami implementasikan untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya,” ujar Fredrik, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa 5 Mei 2026.

​Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini tengah menjalankan program multiyears dengan masa kontrak tiga tahun (2025–2027). Program ini dirancang untuk memastikan proyek strategis tidak mangkrak dan selesai tepat waktu.

​”Seluruh anggaran program multiyears ini murni bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, tanpa ketergantungan pada APBN. Ini adalah komitmen kami untuk mempercepat infrastruktur yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Rahman.

​Pertukaran Regulasi dan Kemandirian Fiskal

​Selain infrastruktur, kedua belah pihak saling berbagi pengalaman terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya, dalam urusan regulasi pajak, Papua Barat Daya justru memberikan kontribusi pemikiran bagi Sulawesi Selatan.

​Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak dan retribusi daerah milik Papua Barat Daya yang telah berjalan selama dua tahun kini menjadi salah satu referensi bagi DPRD Sulsel yang saat ini masih dalam tahap penggodokan regulasi serupa.

​Poin Utama Kerjasama Antar-Daerah:

​Pengembangan Kawasan: Perencanaan pelabuhan dan terminal peti kemas sebagai pusat ekonomi.

​Kemandirian Fiskal: Optimalisasi retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

​Sinergi Logistik: Memperkuat posisi Makassar dan Papua Barat Daya sebagai penghubung utama kawasan Timur Indonesia.

​Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan demi mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.