Menatap Abad Kedua NU: Peluncuran Buku Idrus Marham Jadi Ruang Dialog Tokoh Nasional

JELAJAH.CO.ID,Jakarta – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Idrus Marham akan meluncurkan buku berjudul Nahdlatul Ulama & Tantangan Peradaban di Ballroom Novotel Jakarta Cikini, Jakarta Pusat, Senin besok 24 Agustus 2026.

Muktamar Ke-35 NU sendiri akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Peluncuran buku tersebut akan dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan sejumlah tokoh NU dan nasional, antara lain Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj dan Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ketua Umum PP ISNU yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, SE, MA, juga akan menjadi salah seorang pembedah buku bersama Dr. KH. Endin AJ Soefihara, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, dan Dr. KH. Samsul Ma’arif.

Koordinator Panitia Penyelenggara, Purwanto M. Ali, mengatakan panitia tidak menempatkan peluncuran buku tersebut sekadar sebagai kegiatan literasi.

Forum itu juga menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan yang akan dihadapi NU saat memasuki abad kedua.

Menurut Purwanto, kebesaran NU yang tumbuh selama lebih dari satu abad merupakan modal sosial yang besar.

Namun, NU perlu menerjemahkan warisan sejarah tersebut menjadi kekuatan untuk menjawab berbagai persoalan baru.

“NU tidak cukup hanya melihat kembali kebesaran sejarahnya. Memasuki abad kedua, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebesaran sejarah itu menjadi modal untuk menjawab tantangan masa depan,” kata Purwanto di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima, Ahad 23 Agustus 2026

Ia menilai perubahan masyarakat berlangsung semakin cepat. Transformasi digital dan kecerdasan buatan, perubahan ekonomi, ketimpangan sosial, persoalan kesejahteraan, geopolitik global, krisis lingkungan, hingga perubahan karakter generasi muda akan turut menentukan wajah masyarakat pada masa mendatang.

Dalam kondisi tersebut, organisasi keagamaan sebesar NU perlu menjaga tradisi keagamaan yang telah mengakar sekaligus meningkatkan kemampuan membaca perubahan dan menawarkan solusi atas persoalan masyarakat.

“NU memiliki pesantren, ulama, santri, akademisi, profesional, pengusaha, dan jaringan sosial yang sangat luas. Pertanyaannya adalah bagaimana seluruh modal sosial tersebut dapat ditransformasikan menjadi kekuatan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Purwanto, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Ketua Umum KOPRABU, serta Fungsionaris PP P2N, menilai ukuran kebesaran organisasi pada masa depan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah anggota atau luas jaringan.

Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan menilai organisasi dari seberapa besar manfaat yang mereka rasakan.

Karena itu, buku Nahdlatul Ulama & Tantangan Peradaban diharapkan menjadi salah satu pintu masuk untuk membahas kembali peran strategis NU dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Buku tersebut memuat refleksi mengenai posisi NU dalam menghadapi perubahan zaman, merawat peradaban, sekaligus meneguhkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan umat manusia.

Purwanto mengatakan kehadiran Said Aqil Siraj, Kamaruddin Amin, serta sejumlah pembedah dengan latar belakang berbeda akan memperkaya diskusi mengenai masa depan NU.

Kamaruddin Amin membawa perspektif akademik, keagamaan, dan pemerintahan. Saat ini, Kamaruddin menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Sementara itu, Muhammad Sarmuji diharapkan memberikan perspektif kebangsaan dan politik dalam membaca hubungan NU dengan dinamika masyarakat Indonesia.

Purwanto menilai kehadiran Sarmuji sebagai salah seorang pembedah penting karena masa depan NU tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan kebangsaan.

Namun, pembicaraan mengenai NU dan politik, kata dia, tidak semestinya berhenti pada perebutan kekuasaan atau politik praktis.

“NU terlalu besar apabila hanya diletakkan dalam kerangka politik praktis. Politik NU harus dibaca dalam pengertian yang lebih luas, yakni politik kebangsaan dan kemaslahatan. Bagaimana NU menjaga Indonesia, memperkuat persatuan, demokrasi, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purwanto.

Karena itu, pertemuan antara ulama, akademisi, aktivis organisasi, dan tokoh politik dalam forum bedah buku tersebut diharapkan membuka ruang dialog yang lebih substantif mengenai posisi NU pada masa depan.

Sebagai penulis, Idrus Marham juga akan menjelaskan latar belakang serta gagasan utama yang melandasi penulisan buku tersebut.

Peluncuran buku berlangsung tiga hari sebelum Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Menurut Purwanto, kedekatan waktu dengan muktamar memberikan momentum tersendiri untuk membahas tantangan peradaban dan arah perjalanan NU.

Perhatian menjelang muktamar biasanya tertuju pada dinamika kepemimpinan. Padahal, menurut dia, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni gagasan dan arah perjalanan NU setelah muktamar.

“Menjelang muktamar, orang tentu berbicara tentang siapa yang akan memimpin NU. Itu wajar. Tetapi ada pertanyaan yang lebih substantif: ke mana NU akan dibawa dan gagasan besar apa yang akan diperjuangkan pada abad keduanya?” ujarnya.

Purwanto berpandangan, muktamar semestinya menjadi momentum untuk mempertemukan dua agenda tersebut, yakni memilih kepemimpinan sekaligus memperjelas arah strategis organisasi.

Ia juga menilai NU perlu terus memperkuat tradisi intelektual yang telah lama hidup di lingkungan pesantren dan organisasi tersebut. Kehadiran buku, diskusi, dan pertukaran gagasan penting agar perdebatan mengenai masa depan NU tidak semata-mata berkutat pada figur dan jabatan.

“NU memiliki sejarah besar. Tetapi organisasi besar tidak bisa hanya hidup dari kebesaran masa lalu. Kebesaran sejarah harus menjadi energi untuk menciptakan kebesaran baru di masa depan,” kata Purwanto.

Ia berharap peluncuran dan bedah buku tersebut dapat melahirkan perdebatan yang kritis sekaligus konstruktif mengenai peran NU dalam menghadapi perubahan di Indonesia dan dunia.

Menurut Purwanto, pembicaraan mengenai masa depan NU pada akhirnya memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada kepentingan internal organisasi.

“NU merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Karena itu, ketika kita membicarakan masa depan NU, sesungguhnya kita juga sedang membicarakan salah satu bagian penting dari masa depan Indonesia,” ujarnya.