Panik Membeli BBM Picu Antrean Panjang di Makassar, DPRD Sulsel Sebut Stok Pertamina Aman

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Makassar belakangan ini menyita perhatian Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan. Hasil tinjauan lapangan menunjukkan bahwa antrean mengular tersebut bukan dipicu oleh kelangkaan BBM, melainkan fenomena panic buying di tengah masyarakat.

​Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halir, mengungkapkan bahwa antrean di beberapa titik, seperti SPBU Jalan Veteran, bahkan sudah melampaui satu kilometer dan terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan karena berdampak langsung pada kelancaran aktivitas warga dan para sopir logistik.

​”Tadi ada contoh mobil besar rute Soroako, mengantre mulai jam 8 malam dan baru bisa terisi siang harinya. Kita harapkan Pertamina punya solusi konkrit untuk mengurai antrean ini,” ujar Kadir Halir saat meninjau lokasi, Rabu 9 September 2026.

​Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencampuri operasional PT Pertamina, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

​Menurut Sadar, pasokan BBM harian dari Pertamina sebenarnya berjalan normal dan memenuhi kuota. Sebagai contoh, di SPBU Jalan Veteran, distribusi harian mencapai 24 ton yang terbagi rutin dalam tiga tahap pengiriman. Namun, kepanikan masyarakat membuat pola konsumsi menjadi tidak terkendali.

​”Seharusnya pengisian dilakukan secukupnya untuk perjalanan terdekat. Karena panik, banyak pengendara, termasuk sopir rute jauh ke Morowali, memilih langsung mengisi penuh tangki di satu titik. Inilah yang memicu penumpukan kendaraan,” jelas Muhammad Sadar.

​Menyikapi hal tersebut, Komisi D DPRD Sulsel mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan yang memicu panic buying. DPRD juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperketat pengawasan di lapangan agar distribusi BBM tepat sasaran dan situasi di SPBU dapat segera kembali normal.