DPRD Sulsel Geram Rumah Makan Besar Pakai LPG 3 Kg, Desak Disperindag Lakukan Sidak

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan dan kendala distribusi BBM serta LPG 3 kilogram di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur pada Rabu malam 16 September 2026.

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel, Kadir Halid, tersebut menyoroti maraknya penyalahgunaan gas melon bersubsidi oleh pelaku usaha komersial skala besar, seperti rumah makan dan restoran ternama.

​Dalam forum tersebut, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel mengakui adanya fenomena kelangkaan serta pelanggaran harga di tingkat agen yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) ketetapan pemerintah daerah.

​”Fungsi kami dalam pengawasan melihat LPG sudah mulai langka. Saat kami mengadakan pengawasan, ditemukan harga yang ditetapkan oleh para agen melebihi HET dari Perbupati. Hal ini langsung kami tindak lanjuti ke tim Satgas Pangan,” ujar Kepala Disperindag Sulsel drg. Wiwik Elnangti Wijaya dalam rapat tersebut

​Menanggapi hal itu, Kadir Halid menegaskan bahwa gas LPG 3 kg dialokasikan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pihaknya mendesak instansi terkait untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pemilik usaha kuliner menengah ke atas yang kedapatan memborong gas bersubsidi.

​”Gas 3 kg ini kan untuk rakyat miskin. Sekarang banyak rumah makan besar, rumah makan yang ramai tiap hari, yang mempergunakan gas 3 kg. Ini harus betul-betul ditindak dan diperiksa, artinya pengawasannya masih kurang,” tegas Kadir.

​Menjawab desakan DPRD, Disperindag Sulsel berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan guna menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Pihaknya membenarkan bahwa sektor usaha komersial menjadi salah satu penyerap terbesar LPG bersubsidi yang memicu kelangkaan di masyarakat.

​RDP ini turut menghadirkan jajaran instansi teknis dan elemen masyarakat, di antaranya Dinas Perhubungan Sulsel, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga, Ketua Hiswana Migas DPD VI Sulawesi, Ketua Lintas Komunitas Pelabuhan, Aliansi Elang Timur Indonesia, Payung Perjuangan Rakyat, perwakilan UIN Alauddin/Sains dan Teknologi, HMI Cabang Makassar, serta Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat.