JELAJAH.CO.ID,Makassr – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau yang akrab disapa Deng Ical, mengajak berbagai kalangan mendiskusikan gagasan sosialisme Islam sebagai salah satu perspektif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Deng Ical saat menggelar diskusi bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati di Kantor DPC PKB Kota Makassar, Kamis 5 November 2026.
Menurut Deng Ical, diskusi tersebut menjadi bagian dari komitmen PKB untuk membuka ruang pertukaran gagasan dan mendapatkan pencerahan dari berbagai perspektif mengenai konsep sosialisme Islam.
Ia mengatakan, PKB ingin menggali lebih jauh bagaimana nilai-nilai sosialisme Islam dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk melalui kebijakan pemerintah, peran masyarakat, hingga keterlibatan pelaku usaha.
“Kajian ini bagian dari komitmen kami di PKB untuk mendapatkan pencerahan dari berbagai kalangan. Seperti apa sebenarnya sosialisme Islam itu dan apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama,” ujar Deng Ical.
Deng Ical menjelaskan, gagasan sosialisme Islam bukan sesuatu yang sepenuhnya baru di Indonesia. Pemikiran tersebut antara lain dapat ditelusuri melalui perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, serta pemikiran sejumlah tokoh lain seperti Yusuf Wibisono dan Ali Shari’ati dari Iran.
Namun, menurutnya, istilah sosialisme masih kerap menimbulkan keraguan di tengah masyarakat karena memiliki kedekatan historis dengan dinamika politik Indonesia. Pengalaman masa lalu membuat istilah tersebut sering dikaitkan dengan komunisme.
Meski demikian, PKB menilai penting untuk kembali mengkaji substansi pemikiran tersebut, terutama terkait bagaimana sumber daya ekonomi dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih proporsional.
Dalam diskusi itu, Deng Ical juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya alam. Ia mencontohkan koperasi sebagai salah satu instrumen yang dapat mendorong pembagian kewenangan dan sumber daya secara lebih merata.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak semestinya hanya melibatkan korporasi atau lembaga besar. Masyarakat lokal juga perlu mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai kapasitasnya.
“Dasarnya adalah bagaimana sumber daya yang diberikan Tuhan ini bisa digunakan secara seimbang dan proporsional. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi salah satu aspek utama,” jelasnya.
Untuk memperkaya pembahasan, diskusi tersebut menghadirkan Ketua Dewan Wilayah Syarikat Islam Sulawesi Selatan, Prof. Tahir Kasnawi, serta Ketua Umum Asosiasi Bisnis Development Service Indonesia (ABDSI), Bahrul Ulum Ilham.
Keduanya diharapkan dapat memberikan pandangan, kritik, serta masukan dari perspektif keagamaan, ekonomi, dan pengembangan usaha masyarakat.
Deng Ical mengatakan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan bagi PKB untuk merumuskan konsep sosialisme yang sesuai dengan karakter Indonesia dan memungkinkan untuk diterapkan melalui kebijakan maupun regulasi.
“Kami ingin menemukan konsep yang benar-benar mewakili Indonesian style dan applicable. Karena itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai kalangan,” kata Deng Ical.
Ia menegaskan, gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk merombak sistem yang telah berjalan, melainkan mendorong penyempurnaan secara bertahap melalui regulasi dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memiliki peran lebih besar.
Pada akhirnya, Deng Ical berharap gagasan tersebut dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih adil.
“Yang ingin kita lakukan pada dasarnya adalah bagaimana mengembalikan pemerintahan kepada rakyat dan membawa rakyat masuk dalam pemerintahan,” tutupnya.