Waka DPRD Sulsel Ajak Eksekutif Tidak Mengandalkan Laporan Tertulis Soal Keluhan Masyarakat

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, mendorong jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih aktif turun langsung ke daerah dan tidak hanya mengandalkan laporan tertulis dalam menangani keluhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan menyusul masih banyaknya persoalan masyarakat di daerah yang ditemukan langsung di lapangan, namun belum tertangani secara optimal.

Menurut Sufriadi, sebagai wakil rakyat, ia kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menemukan berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, persoalan tersebut kerap luput dari perhatian akibat minimnya komunikasi dan interaksi langsung antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat.

Ia menilai, OPD seharusnya meniru pola kerja Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang dinilai aktif turun ke daerah untuk melihat langsung kondisi lapangan.

“Jangan hanya menunggu laporan. Setidaknya sebulan sekali perangkat daerah turun ke lapangan, berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti yang sering dilakukan Pak Gubernur. Dari situ persoalan bisa diidentifikasi dengan jelas,” ujar legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada wartawan, Selasa 6 Januari 2026.

Sufriadi mengapresiasi respons cepat Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai selalu menindaklanjuti setiap laporan lapangan yang disampaikan.

Namun demikian, ia berharap seluruh jajaran di bawah Gubernur dapat lebih proaktif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing.

Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan krusial yang masih ditemukan di lapangan antara lain kondisi infrastruktur jalan, jaringan irigasi, serta sarana pendidikan.

Salah satu contoh, kata Sufriadi, ditemukan di Kabupaten Wajo. Ia menyebutkan kondisi sejumlah bangunan sekolah menengah atas (SMA) di daerah tersebut sangat memprihatinkan.

Beberapa sekolah mengalami kerusakan serius, seperti plafon rusak hingga kondisi bangunan yang tidak lagi layak digunakan.

“Temuan-temuan itu selalu saya dokumentasikan dan saya sampaikan kepada kepala dinas terkait, termasuk kondisi sarana prasarana dan peralatan sekolah,” katanya.

Menurut Sufriadi, banyak persoalan di daerah yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat apabila ditangani secara langsung dan dikomunikasikan dengan baik.

Bahkan, masalah yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun bisa dituntaskan hanya dalam hitungan hari setelah mendapat perhatian serius.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rutin melakukan evaluasi terhadap wilayah kerja masing-masing serta mengidentifikasi persoalan yang menjadi kewenangan provinsi.

“Jika terkendala anggaran, setidaknya harus ada data yang akurat sebagai dasar perencanaan. Jangan sampai persoalan hanya diselesaikan satu per satu setiap tahun. Evaluasi dan pendataan itu penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” tegasnya.