Suriadi Bohari Soroti Penurunan Produksi Perikanan Meski Bantuan Apartemen Ikan Digelontorkan

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Suriadi Boharil, memberikan sejumlah catatan kritis dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Senin 16 November 2026.

​Dalam rapat tersebut, Suriadi menyoroti beberapa isu krusial mulai dari anomali penurunan produksi perikanan, efektivitas bantuan program fisik, hingga proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Salah satu sorotan utama yang disampaikan adalah penurunan produksi perikanan yang dinilai kontradiktif dengan program bantuan pemerintah. Berdasarkan data, capaian produksi perikanan tahun 2025 berada di angka 95% dari target 5,7 juta ton (realisasi sekitar 5,2 juta ton). Namun, capaian tersebut merosot tajam pada 2026 menjadi 66,8% dari target yang sama (realisasi sekitar 3,8 juta ton).

Baca Juga:  Kadir Halid Minta Masalah di CPI Dituntaskan

​Suriadi menilai hal ini sebagai sebuah anomali karena penurunan produksi justru terjadi saat bantuan fasilitas apartemen ikan digelontorkan. Padahal, di sisi lain, sempat muncul pemberitaan positif mengenai nelayan yang merasa terbantu dengan program tersebut. Oleh karena itu, ia meminta DKP Sulsel untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi ulang kelanjutan program bantuan apartemen ikan pada tahun anggaran 2027.

“Perlu mengidentifikasi ulang,”kata Suriadi dalam rapat tersebut.

​Selain masalah produksi, Suriadi yang juga politisi Partai NasDem ini menyoroti sektor pergaraman dan pendapatan daerah. Ia mempertanyakan keberlanjutan bantuan bagi pembudidaya tambak garam yang sebelumnya telah digelontorkan sebesar Rp31,403 miliar. Ia meminta dinas terkait untuk mengecek langsung kondisi di tingkat nelayan guna memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan atau justru membebani nelayan dalam hal pemasaran produk.

Baca Juga:  Wali Kota Appi - Mensos RI, Luncurkan Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Digitalisasi Bansos Mulai Dipercepat

​Terait dengan target PAD, Suriadi memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan DKP mencapai 89% target PAD pada tahun 2026 menjelang akhir tahun. Kendati demikian, ia menilai target PAD sektor perikanan untuk tahun 2027 yang dipatok tetap sebesar Rp3 miliar perlu dinaikkan. Menurutnya, dengan adanya berbagai potensi kegiatan dan item berdaya ke depan, target yang wajar seharusnya berada di atas angka tersebut.

​Menjelang akhir pemaparannya, Suriadi juga mempertanyakan ketiadaan alokasi bantuan benih ikan (bandeng dan udang) untuk tahun 2027 dalam data yang dibagikan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah rutin mendistribusikan sekitar 1 juta benih kepada pembudidaya.

Komentar Anda
Berita Lainnya