DPW PKB Sulsel Usulkan Nama Calon Ketua DPC yang Tidak Memiliki Kursi di Legislatif ke Pusat

JELAJAH.CO.ID,Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan resmi mengajukan usulan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk lima daerah di Sulawesi Selatan ke tingkat pusat. Usulan ini difokuskan pada daerah-daerah yang saat ini tidak memiliki kursi di legislatif (non-seat) guna memperkuat struktur partai menghadapi momentum politik mendatang.

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, mengungkapkan bahwa usulan tersebut mencakup wilayah Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Sidrap, dan Soppeng. Dalam usulan tersebut, sejumlah nama lama masih dipertahankan karena dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi geopolitik lokal.

Pertahankan Tokoh Lokal di Toraja dan Palopo

Untuk wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara, DPW PKB Sulsel memilih untuk tetap mempercayakan kepemimpinan kepada Paulus Tandiongan dan Ismail. Azhar menilai keduanya merupakan figur yang paling memahami karakter daerah masing-masing.

“Kami menganggap yang paling mengenal Toraja adalah orang Toraja sendiri. Hingga saat ini, kami belum menemukan figur yang memiliki pengetahuan soal PKB dan Toraja melebihi mereka berdua,” ujar Azhar, Sabtu 9 Mei 2026.

Meski pada pemilu legislatif sebelumnya belum berhasil meraih kursi, Azhar mengapresiasi kinerja keduanya yang mampu mengisi penuh komposisi calon legislatif di wilayah tersebut.

Sementara itu, untuk DPC PKB Palopo, DPW mengusulkan nama Hamka Pasau. Hamka merupakan sosok senior yang pernah menjabat sebagai Sekretaris PKB selama dua periode dan kini dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus pengusaha yang siap kembali membesarkan partai.

Perkuat Jaringan NU dan Aktivis di Soppeng dan Sidrap

Penyegaran struktur juga dilakukan di Kabupaten Soppeng dengan mengusulkan Bahtiar sebagai ketua dan Agus sebagai sekretaris. Penunjukan ini membawa misi khusus untuk memperkuat basis massa di akar rumput.

“Kami berharap figur seperti Bahtiar, yang merupakan tokoh NU dan aktif di masyarakat, serta Agus dapat merawat kembali jejaring Nahdlatul Ulama (NU) dan kolaborasi dengan kelompok LSM di daerah tersebut,” tambah Azhar.

Digitalisasi Administrasi dan Pengumuman Serentak

Terkait proses pengesahan, Azhar menegaskan bahwa keputusan final berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Seluruh proses administrasi kepengurusan kini dilakukan secara digital melalui sistem aplikasi internal partai. Hal ini dilakukan untuk memastikan verifikasi data pengurus dilakukan secara akurat sebelum Surat Keputusan (SK) resmi diterbitkan.

Rencananya, DPP PKB akan mengumumkan hasil pleno kepengurusan ini secara serentak untuk 38 provinsi di seluruh Indonesia pada bulan Juni mendatang. Untuk daerah dengan calon tunggal, seperti Makassar, DPW tengah melakukan asistensi agar proses administrasi dapat segera rampung.

Perolehan kursi PKB di 19 daerah

1). Makassar, 5 kursi;

2). Gowa, 1 kursi;

3). Takalar, 5 kursi;

4). Jeneponto, 6 kursi,

5). Bantaeng, 3 kursi

6). Bulukumba, 6 kursi

7). Selayar, 1 kursi

8). Sinjai, 4 kursi

9). Bone, 7 kursi

10). Wajo, 6 kursi

11). Pare-pare, 2 kursi

12). Pinrang, 5 kursi

13). Barru, 2 kursi

14). Pangkep, 2 kursi

15). Maros, 3 kursi

16). Luwu, 4 kursi

17). Luwu utara, 3 kursi

18). Luwu timur, 1 kursi

19). Enrekang, 3 kursi

Yang dapat kursi pimpinan:

1). Dprd prov sulsel (wakil ketua)

2). Kab. Takalar (ketua dprd takalar)

3); kab. Bulukumba (wakil ketua)

4). Kab. Jeneponto (wakil ketua)

5). Kab. Bone (wakil ketua)

6). Kab. Wajo (wakil ketua)