Kantongi Diskresi DPP, IAS Mulai Konsolidasi ke DPD II Jelang Musda Golkar Sulsel

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) kini memasuki babak baru. Panitia pelaksana tengah menunggu hasil konsolidasi internal setelah Ilham Arief Sirajuddin (IAS) resmi menerima surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

​Ketua Organizing Committee (OC) Musda Golkar Sulsel, Lukman B. Kady, menjelaskan bahwa surat diskresi tersebut memberikan ruang bagi IAS—yang akrab disapa “Kak Aco”—untuk membangun komunikasi politik serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

​”Perkembangan terbaru Musda Golkar, karena kemarin kita sama-sama melihat bahwa Pak IAS mendapat diskresi dari pimpinan pusat, yakni DPP Partai Golkar,” ujar Lukman, Kamis 25 Juni 2026.

​”Dengan adanya diskresi tersebut, Pak IAS tentu perlu melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan DPD II yang ada di Sulawesi Selatan,” sambung Anggota Komisi D DPRD Sulsel tersebut.

​Menunggu Hasil Sinkronisasi

​Lukman menambahkan, pihak panitia belum menetapkan jadwal pasti pelaksanaan Musda karena masih memberikan waktu bagi IAS untuk merampungkan proses sinkronisasi di tingkat daerah.

​”Dalam satu minggu ini kami masih menunggu hasil sinkronisasi atau konsolidasi yang dilakukan Pak IAS bersama DPD II, sehingga pelaksanaan Musda dapat berjalan lancar dan aman,” jelasnya.

​Terkait peluang ketua baru, Lukman menilai posisi penerima diskresi pusat memiliki rekam jejak yang kuat dalam kontestasi Golkar. Meski semua keputusan akhir berada di tangan pemilik suara, tren di berbagai daerah menunjukkan hasil positif bagi pemegang diskresi.

​”Semua tergantung bagaimana Pak IAS memperoleh dukungan dari DPD II. Namun, kita juga melihat bahwa pada sejumlah DPD I maupun DPD II yang sebelumnya mendapat diskresi dari DPP, hampir semuanya akhirnya terpilih,” ungkap Lukman.

​Dinamika Syarat Dukungan

​Untuk bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel, setiap kandidat wajib mengantongi dukungan minimal 30\% dari total pemilik suara. Dengan total 24 suara dari daerah, seorang calon setidaknya harus mengamankan dukungan minimal dari 9 DPD II.

​Menanggapi klaim kubu rival, Andi Ina Kartika Sari, yang disebut-sebut telah mengunci dukungan dari 21 DPD II, Lukman memilih bersikap normatif dan melihat konstelasi politik masih sangat cair.

​”Kalau soal itu saya belum bisa mengomentari secara detail. Yang jelas, jika ada diskresi dari DPP, dinamika politik tentu bisa berkembang dan berubah,” pungkasnya.

​Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyerahkan langsung surat diskresi tersebut kepada IAS di Jakarta pada Rabu (24/6/2026). Langkah ini menjadi karpet merah bagi mantan Wali Kota Makassar dua periode tersebut untuk melengkapi berkas administrasi pencalonannya memimpin beringin Sulsel.