Aksi Nyata Pemkot Makassar Pukau Forum Rakernas APEKSI 2026 di Medan

JELAJAH.CO.ID,Medan – Kota Makassar kembali mencuri perhatian di panggung nasional. Tidak hanya melalui partisipasi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tetapi juga lewat peran strategis Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Di lokasi dan waktu yang berbeda, Ketua Dekranasda Makassar Melinda Aksa bersama dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipercaya menjadi pembicara pada forum-forum bergengsi dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 29-4 Juli 2026.

Ketua TP PKK Melinda Aksa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar Dr. Muhammad Roem, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Dr. Helmy Budiman, tampil membagikan pengalaman dan inovasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dipercaya menjadi salah satu pembicara pada Ladies Program yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Warenhuis, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengusung tema “Perempuan Tangguh Penuh Percaya Diri”.

Forum ini menghadirkan sesi sharing knowledge yang mempertemukan para Ketua TP PKK dari berbagai kota di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Melinda Aksa memaparkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar di bidang pengelolaan sampah yang saat ini menjadi fokus utama Pemerintah Kota Makassar.

“Kalau di hulu masyarakat belum mampu memilah sampah dan mengubah kebiasaan, maka TPA akan terus terbebani oleh sampah yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi berakhir di TPA,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Melinda menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.

Melinda menuturkan, Pemerintah Kota Makassar bersama TP PKK terus memperkuat keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan hingga ke tingkat RT dan RW.

Upaya tersebut dilakukan untuk membangun budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga sehingga volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat terus ditekan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029, yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, TP PKK Kota Makassar turut menyelaraskan berbagai program kerjanya dengan agenda pengelolaan lingkungan.

Salah satunya melalui kolaborasi dengan Pokja Bunda PAUD yang mengintegrasikan edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah kepada anak-anak serta keluarga.

“Melalui pendekatan tersebut, kesadaran menjaga lingkungan diharapkan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga melahirkan generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan,” imbuh Melinda.

“Ini, bisa dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat,” tukasnya.

Dalam forum yang dihadiri perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia tersebut, perwakilan Makassar memaparkan berbagai program unggulan dan praktik baik yang telah diterapkan di Makassar.

Mulai dari penguatan pemberdayaan keluarga, transformasi digital pelayanan publik, hingga inovasi pengelolaan lingkungan yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif.

Kepercayaan yang diberikan kepada ketiga perwakilan Kota Makassar menjadi bukti bahwa berbagai inovasi daerah tidak hanya berdampak di tingkat lokal, tetapi juga dinilai layak menjadi referensi dan inspirasi bagi pemerintah kota lain di Indonesia.

Disisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, dipercaya menjadi salah satu narasumber pada Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rakernas APEKSI, di Hotel Aryaduta Medan.

Di hadapan kepala dinas komunikasi dan informatika serta delegasi pemerintah kota se-Indonesia, Muhammad Roem memaparkan inovasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar).

Terminologinya, sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur.

“Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar,” katanya.

“Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” sambung Roem.

Kepercayaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan transformasi digital yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Roem menjelaskan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada 2025.

“Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, kehadiran LONTARA+ menjadi bagian penting dari proses transformasi digital yang bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.

“Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi,” jelasnya.

Tak hanya sepatas itu, perwakilan Pemkot Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menjadi narasumber pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia, dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI.

Forum yang mengusung tema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari” tersebut, mempertemukan pemerintah kota dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Pada kesempatan itu, Helmy membawakan materi “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”.

Menurut Helmy, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta lebih jiwa dan luas wilayah 175,77 kilometer persegi, inovasi Pemerintah Kota Makassar, mulai dari upaya penurunan emisi.

Juga, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.

“Komitmen Pemerintah Makassar melalui berbagai program, di antaranya penurunan emisi gas rumah kaca, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik,” jelasnya.

Helmy menyampaikan, berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar, dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mendukung pengembangan Kota Rendah Emisi dan Kota Tangguh Asia.

“Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih,” pungkasnya.