Gus Kikin Terpilih Pimpin PBNU 2026–2031: Idrus Marham Ingatkan NU Bukan Gerakan Politik

JELAJAH.CO.ID,Jakarta –  Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, secara resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031.

​Penetapan Gus Kikin dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sembilan anggota AHWA bermusyawarah secara mufakat. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, di hadapan peserta muktamar. Sebelumnya, Gus Kikin juga tercatat mendominasi tahap penjaringan awal dengan mengantongi 472 suara.

​Dengan hasil ini, PBNU periode 2026–2031 kini resmi berada di bawah kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum.

​Hasil Muktamar tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Forum Nasional IKA PTKIN se-Indonesia, Idrus Marham. Menurut Idrus, duet KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin merupakan kombinasi ideal yang mampu memperkuat posisi NU dalam menjaga tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus melahirkan inovasi pemikiran untuk merespons dinamika peradaban dunia.

​”Semoga dengan terpilihnya pasangan KH Miftach dan Gus Kikin, ini menjadi duet ideal yang memastikan penguatan posisi dan peran NU dalam memelihara tradisi, sekaligus melahirkan pemikiran inovatif dalam pembentukan peradaban kemanusiaan sesuai tuntutan zaman,” ujar Idrus dalam keterangan tertulisnya, Senin 31 Agustus 2026.

​Gagasan ini sejalan dengan pandangan Idrus dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban: Memantapkan Arah, Menata Kepemimpinan, Membangun Masa Depan Nahdlatul Ulama. Dalam forum bedah buku tersebut, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis juga sempat menekankan pentingnya sinergi antara keilmuan, akhlak, dan tata kelola organisasi yang solid.

​Idrus pun memberikan penekanan khusus agar kepemimpinan baru ini tidak hanya dipandang sebagai pergantian struktur formal. Ia mengingatkan khittah utama organisasi sebagai benteng keagamaan dan kebangsaan, bukan wadah politik praktis.

​”Perlu diingatkan bahwa organisasi ini adalah Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatu As Siyasah,” tegas Idrus.

​Kepemimpinan baru PBNU 2026–2031 diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, merawat akar tradisi, serta meningkatkan kontribusi nyata NU dalam menjawab tantangan zaman dan peradaban yang kian kompleks.