Sasar Milenial dan Gen Z, PKB Sulsel Gelar Pendidikan Politik lewat SKP

JELAJAH.CO.ID,Makassar –  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus memperkuat basis pendidikan politik bagi generasi muda melalui program rutin tahunan bertajuk Sekolah Kader Perubahan (SKP). Program wajib dari instruksi Ketua Umum PKB ini kembali digelar oleh Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan sekaligus Sekretaris Fraksi PKB, Andi Anwar Purnomo, di Kabupaten Sinjai.

​Andi Anwar Purnomo menjelaskan bahwa SKP merupakan agenda mutlak yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh anggota DPR di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat, serta para calon legislatif (caleg) PKB sesuai hasil amanat Muktamar.

​”Kemarin saya laksanakan di Sinjai dengan minimal peserta 100 orang. Ini mutlak dan wajib tiap tahun. Tahun lalu saya laksanakan di Bulukumba,” ujar Andi Anwar, Senin 24 Agustus 2026.

​Sasar Milenial dan Gen Z

​Pelatihan ini menargetkan kelompok muda secara khusus. Seluruh peserta yang hadir diwajibkan berusia di bawah 35 tahun, menyasar generasi milenial dan Gen Z yang ingin memahami seluk-beluk dunia politik serta arah perjuangan PKB.

​Selain kader internal yang belum mengikuti kaderisasi, SKP diproyeksikan terbuka untuk masyarakat umum yang tertarik bergabung dengan partai bernomor urut 10 tersebut.

​melalui SKP, PKB ingin menegaskan diri sebagai partai yang terbuka untuk semua golongan dengan memadukan nilai nasionalis dan agamis.

​Strategi Penyehat Perpolitikan Nasional

​Di tengah maraknya tren politik praktis, SKP dirancang sebagai antitesis untuk memberikan edukasi politik yang ideal dan sehat kepada masyarakat.

​”Ini salah satu strategi PKB atas arahan Ketua Umum untuk menyehatkan kondisi perpolitikan yang saat ini dianggap tidak baik-baik saja. Lewat politiklah semua kebijakan itu lahir, dan masyarakat perlu memahami jalur politik yang seyogianya,” tegas Andi Anwar.

​Melalui ruang edukasi ini, PKB berharap masyarakat—khususnya pemilih muda—tidak lagi tabu memandang politik, melainkan melihatnya sebagai instrumen utama dalam menentukan arah kebijakan publik.