Antrean SPBU Mengular Pukul 2 Pagi, Pertamina Tegaskan Stok BBM di Sulsel Aman dan Pasokan Tak Putus

JELAJAH.CO.ID,Makassar — Pertamina Patra Niaga Sales Area Sulselbar bersama Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum (APH) resmi memperketat pengawasan penyaluran BBM dan LPG subsidi di Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil guna mengatasi antrean panjang serta isu kelangkaan yang belakangan marak terjadi di masyarakat.

​Sales Area Manager (SAM) Retail Sulselbar, Rainier Axel S.P. Gultom, mengungkapkan bahwa pengawasan kini diperkuat melalui pembentukan tim Satgas Lintas Sektoral yang dipimpin oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota setempat.

​”Tim gabungan ini mencakup unsur penegak hukum, pelaku usaha, hingga supply dan distribusi Pertamina. Visi utamanya adalah pengawasan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran untuk mengurai antrean serta mencegah konsumsi yang tidak semestinya,” ujar Rainier, Rabu 9 September 2026.

​Penjelasan Terkait Antrean dan Isu Kenaikan Harga

​Menjawab fenomena antrean kendaraan yang mengular hingga dini hari di sejumlah SPBU, Rainier menegaskan bahwa pasokan BBM maupun LPG ke wilayah Makassar dan sekitarnya berada dalam kondisi aman dan disalurkan secara rutin setiap hari. Peningkatan antrean dipicu oleh melonjaknya aktivitas sektor pariwisata dan logistik, yang diperparah oleh munculnya isu hoaks.

​”Stok selalu kami supply, tidak pernah putus. Namun, ada dinamika perilaku konsumen yang dipicu oleh berita tidak benar mengenai rencana kenaikan harga BBM dan LPG. Ini menimbulkan reaksi panic buying. Kami imbau masyarakat agar tidak mudah terpancing berita yang tidak akurat,” jelasnya.

​Guna mengatasi persoalan ini di lapangan, Pertamina berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan APH untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU. Selain itu, Pertamina juga memperpanjang jam operasional di beberapa titik SPBU serta melakukan penambahan penyaluran (extra dropping) LPG di wilayah yang membutuhkan.

​Tindakan Tegas: Skorsing SPBU dan Pemblokiran Barcode

​Pertamina menegaskan komitmennya dalam menindak penyelewengan distribusi BBM subsidi. Rainier membeberkan bahwa sepanjang tahun 2026, pihak internal Pertamina telah memberikan sanksi tegas kepada lembaga penyalur yang melanggar aturan.

​”Sudah ada 63 SPBU yang kami kenakan sanksi skorsing penghentian operasional penyaluran BBM subsidi selama 2 hingga 4 minggu sebagai langkah pembinaan tegas,” tegas Rainier.

​Sementara untuk mengantisipasi praktik pelangsir dengan tangki modifikasi, SPBU diinstruksikan untuk mematuhi Surat Edaran Gubernur Sulsel dengan tidak melayani kendaraan yang tidak sesuai standar. Pertamina juga memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mengevaluasi transaksi tidak normal.

​”Melalui evaluasi transaksi anomali, pada tahun 2026 ini saja untuk wilayah Sulawesi Selatan kami telah memblokir kurang lebih 6.023 nomor polisi yang terindikasi melakukan pembalansiran,” tambahnya.

​Terkait potensi penyalahgunaan barcode QR, Rainier mengimbau para pemilik barcode yang merasa kuotanya berkurang secara mencurigakan untuk segera melakukan pembaruan (refresh) QR code. Pengguna yang mengalami kendala dapat berkonsultasi langsung dengan petugas SPBU atau menghubungi Contact Center Pertamina di nomor 135.

​Mengenai kecukupan kuota hingga akhir tahun, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengajukan permohonan penambahan alokasi BBM dan LPG ke Kementerian ESDM serta BPH Migas guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.